Fordem.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga menghadiri acara sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan pada organisasi masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos Dalduk KB P3A) dan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (NA) Purbalingga, di aula SMA 1 Muhammadiyah Purbalingga, Sabtu (24/06/2023).
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari DINSOS DALDUK KB P3A, Pengurus Pimpinan Daerah NA Purbalingga, dan perwakilan cabang Aisyiyah se-Kabupaten Purbalingga.
Tujuan utama dari acara tersebut adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik serta mengadvokasi keadilan dan kesetaraan gender dalam pemilihan umum.
Ketua Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Purbalingga, Janisah, S.Pdi. M.Pd, dalam pidatonya mengungkapkan harapannya agar Aisyiyah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk terus mensosialisasikan peran perempuan dalam politik.
“Dalam kesempatan ini saya menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam mensosialisasikan peran perempuan dalam politik. Selain itu juga menyampaikan komitmen Aisyiyah untuk terus mendukung perempuan dalam politik melalui kader-kader yang ada di tingkat cabang dan ranting organisasi.”.
Dalam penjelasannya, Dra. Tuti Hidayati, perwakilan dari DINSOS DALDUK KB P3A menyampaikan pentingnya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam konteks politik.
Ia menekankan bahwa perempuan harus memaksimalkan kuota keterwakilan perempuan dan diimbau untuk tidak golput, karena partisipasi aktif dalam pemilihan umum sangat penting.
“Untuk keadilan dan kesetaraan jender, harapan saya perempuan bisa memaksimalkan kuota keterwakilan perempuan dan Jangan golput, perlu kita sadari bersama bahwa partisipasi aktif dalam pemilihan umum memiliki peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan”
Di kesempatan tersebut, Catur Sigit Prasetyo, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Purbalingga menjelaskan pentingnya pemilu sebagai mekanisme pelimpahan kekuasaan.
Menurutnya, KPU memberikan ruang konstitusi bagi semua orang untuk mendapatkan hak politik. Hak suara melalui pemilu diakui sebagai satu-satunya cara di Indonesia untuk menentukan pemimpin. Meskipun tidak ada perintah agama yang mewajibkan, sebagai penyelenggara pemilu, Catur menganggapnya sebagai kewajiban yang harus dilakukan.
“Hak suara melalui pemilu diakui sebagai satu-satunya cara di Indonesia untuk menentukan pemimpin. Meskipun tidak ada perintah agama yang mewajibkan, sebagai penyelenggara pemilu, saya menganggapnya sebagai kewajiban yang harus dilakukan”.
Catur mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan menekankan pentingnya tidak golput. Ia juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam politik dan mengingatkan bahwa undang-undang telah menetapkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif.
Catur juga memberikan informasi terkait persiapan Pemilu 2024 di Purbalingga. Ia menyatakan bahwa KPU Purbalingga telah siap, begitu pula dengan peserta pemilu.
Dia mengingatkan masyarakat untuk memastikan diri terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak melewatkan hak konstitusi untuk memilih pemimpin yang diwakilkan dalam pemilihan umum.
Selain itu, Catur juga mengungkapkan bahwa jumlah perwakilan DPRD di Purbalingga mengalami perubahan akibat pertumbuhan penduduk.
Data Anggaran Khusus (DAK) semester 1 tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk Purbalingga telah melebihi 1 juta jiwa, sehingga jumlah perwakilan DPRD meningkat menjadi 50 kursi dari sebelumnya 45 kursi.
Dalam kesimpulannya, Catur mengajak masyarakat untuk menjadikan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 sebagai momen yang demokratis dan romantis.
Baginya, pemilu bukan hanya sekadar pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai sarana integrasi bangsa. Dalam upaya menjaga demokrasi dan memperkuat persatuan, Catur mengimbau agar masyarakat tidak golput dan mengingatkan pentingnya hak konstitusi untuk memilih pemimpin.
Acara sosialisasi pendidikan politik yang diselenggarakan bersama KPU Purbalingga ini memberikan ruang bagi perempuan untuk lebih aktif dan terlibat dalam politik.
Melalui pengarusutamaan gender dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan, diharapkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum dapat meningkat dan mewujudkan keadilan serta kesetaraan gender.
Dalam konteks Muhammadiyah, diungkapkan bahwa terdapat tantangan dalam menghadapi politik akibat kultur yang cenderung kurang dekat dengan politik aktif.
Namun, dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya politik dalam kehidupan sehari-hari dan peran aktif dalam pemilihan umum, diharapkan kader Muhammadiyah dan masyarakat secara umum dapat melibatkan diri secara aktif dalam proses politik untuk mencapai tujuan demokrasi yang lebih kuat dan integrasi bangsa yang lebih baik.
Sosialisasi kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Purbalingga ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.
Dengan kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dan penghapusan kesenjangan gender dalam politik, diharapkan tercipta sebuah masyarakat yang lebih inklusif dan adil.
Penulis: Bayu Kisnandi – Purbalingga
