Renungan Demokrasi tentang Politik Uang

Opini227 Dilihat

Fordem.id – Tahun depan, tepatnya 14 Februari 2024, Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu). Kegiatan akbar tersebut yang akan menjadi penentu siapa nahkoda baru Indonesia.

Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih, memiliki kesempatan ikut andil menentukan siapa para pemimpin selanjutnya.

Indonesia menganut sistem demokrasi, membuat penentuan sosok pemimpin berdasarkan jumlah pemilih terbanyak.

Namun, dengan sistem yang berjalan ini kadang politik uang menjadi senjata untuk mendapatkan kekuasaan.

Ada sebagian caleg yang rela mengeluarkan sejumlah uang dengan tujuan agar mendapatkan banyak suara. Sehingga peluang mendapatkan kursi akan lebih besar.

Caleg yang menggunakan cara tersebut tentu ingin mengembalikan modal yang telah ia keluarkan. Hal ini yang kadang menjadi titik awal munculnya korupsi.

Baca Juga:  DPT Pemilu 2024 di Cilacap, Alokasi Kursi dan Dapil

Bahaya dari Politik Uang

Politik uang memang menjadi momok yang sulit untuk dihilangkan. Salah satu penyebabnya yaitu sebagian masyarakat menerima sistem ini.

Namun, jika politik uang terus ada dan menjadi salah satu cara mendapatkan kekuasaan, tentu Indonesia tidak akan menemukan sosok pemimpin yang memang layak menjadi pemimpin.

Politik uang akan menghasilkan pemimpin berdasarkan modal terbanyak. Hal ini tak jauh berbeda dengan menjalankan sebuah bisnis.

Sehingga akan menimbulkan kesan bahwa kekuasaan adalah sebuah bisnis. Pemimpin tersebut tentu memiliki kecenderungan untuk mengembalikan modal yang telah ia keluarkan.

Baca Juga:  Muhammadiyah dalam Pemilu 2024: Mengupas Tantangan, Jihad Politik, dan Harapan Menuju Demokrasi Berkemajuan

Lalu, bagaimana solusi untuk memutus politik uang?

Langkah pertama untuk memutus politik uang adalah dari diri kita sendiri dengan cara tidak menerima uang dari caleg.

Renungkanlah, politik uang memiliki dampak yang berbahaya dan dapat merusak generasi bangsa. Hanya karena sejumlah uang yang diterima, akan menimbulkan dampak panjang bagi Indonesia.

Dengan menolak politik uang, maka kita tidak akan terbebani atau memiliki kewajiban untuk memilih caleg. Kita bebas menentukan siapa pemimpin yang memang layak sebagai pemimpin.

Bagaimana kalau kita menerima uang dari caleg, tetapi memilih caleg sesuai kehendak sendiri?

Menerima uang dan memilih caleg berbeda memang bisa saja dilakukan. Akan tetapi, cara ini sama saja dengan melakukan kebohongan dan bisa menimbulkan dampak yang buruk.

Baca Juga:  KPU Purbalingga Dorong Partisipasi Perempuan dalam Politik: Mengadvokasi Keadilan dan Kesetaraan Gender

Bagi caleg yang menggunakan politik uang dan suara yang diperoleh tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan, tentu akan menganggap bahwa dia telah ditipu. Hal itu akan menimbulkan kebencian dan dendam.

Kesimpulan

Langkah terbaik untuk memutus rantai politik uang adalah dari diri kita sendiri. Jika setiap orang melakukan hal ini, maka politik uang tidak akan ada lagi.

Indonesia akan dipimpin oleh sosok yang memang layak menjadi seorang pemimpin. Sehingga Indonesia bisa lebih baik kedepannya. (Ikhwan M)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *