Fordem.id – Demokrasi telah menjadi fondasi sistem pemerintahan Indonesia sejak reformasi tahun 1998. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam membangun dan memperkuat institusi demokrasi.
Namun, pada beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan adanya penurunan demokrasi, seperti hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 24 hingga 30 September 2020 yang melibatkan sebanyak 1.200 responden secara acak dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini menunjukan bahwa 40,3 persen anak muda dibawah 21 tahun dan anak muda usia 22 hingga 25 tahun sebanyak 48,8 persen anak muda berpendapat Indonesia kurang demokratis.
Artikel ini akan membahas tantangan yang dihadapi demokrasi di Indonesia dan tawaran beberapa solusi untuk mengatasi penurunan ini.
Tantangan yang Dihadapi oleh Demokrasi di Indonesia
Peningkatan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh demokrasi di Indonesia adalah meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi.
Kesenjangan yang semakin membesar ini dapat mengancam stabilitas politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kesenjangan ini mendorong frustrasi dan ketidakpuasan, yang pada gilirannya dapat memicu protes sosial dan ketidakstabilan politik.
Seperti Laporan yang dirilis oleh World Inequality Report 2022 menyebutkan bahwa dalam dua decade terakhir kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Laporan itu mencatat, pada 2021 rasio kesenjangan pendapatan masyarakat di Indonesia berada pada perbandingan 1 banding 19.
Artinya populasi ekonomi kelas atas memiliki rata-rata pendapatan sebanyak 19 kali lipat lebih tinggi dari populasi kelas ekonomi bawah, rasio ini lebih besar dibandingkan dengan Negara lain, sebut saja perbandingan di Amerika serikat sebesar 1 banding 17, sementara di China 1 banding 14.
Korupsi dan Kekuasaan yang Tidak Akuntabel
Transparansi Internasional mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia mengalami peningkatan sejak 2004 di indeks 20 dan di tahun 2019 naik diangka indeks 40, masalah korupsi yang masih merajalela di Indonesia menjadi tantangan serius bagi demokrasi.
Korupsi melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan, menghambat pembangunan ekonomi, dan merusak kepercayaan publik. Selain itu, kekuasaan yang tidak akuntabel dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik juga menimbulkan ancaman terhadap demokrasi di Indonesia.
Penyimpangan dalam Sistem Hukum
Salah satu pilar penting dalam demokrasi adalah keberadaan sistem hukum yang kuat dan independen. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan adanya penyimpangan dalam sistem hukum di Indonesia.
Penggunaan hukum sebagai alat politik, intervensi politik dalam proses peradilan, dan lemahnya penegakan hukum mengancam integritas demokrasi dan merusak prinsip persamaan di hadapan hukum.
Solusi untuk Mengatasi Penurunan Demokrasi di Indonesia
Meningkatkan Kesadaran Politik dan Pendidikan Demokrasi
Penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang demokrasi dan pentingnya partisipasi politik yang aktif.
Pendidikan demokrasi harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di semua tingkatan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Masyarakat juga perlu didorong untuk terlibat dalam diskusi dan debat tentang isu-isu politik yang relevan untuk memperkuat pemahaman dan partisipasi politik mereka.
Penguatan Institusi Demokrasi
Institusi-institusi demokrasi, seperti parlemen, partai politik, dan lembaga pemilihan umum, perlu diperkuat. Reformasi kelembagaan harus dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik.
Partai politik harus melakukan internalisasi nilai-nilai demokrasi dan melibatkan lebih banyak anggota masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
Pemberantasan Korupsi dan Peningkatan Akuntabilitas
Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Langkah-langkah tegas harus diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di semua tingkatan pemerintahan.
Penegakan hukum yang kuat dan independen harus diprioritaskan untuk menindak tegas tindakan korupsi. Selain itu, sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif harus diperkuat untuk memastikan tindakan korupsi dapat diungkap dan dihukum.
Penguatan Sistem Hukum
Reformasi hukum yang komprehensif harus dilakukan untuk memperkuat independensi sistem peradilan. Intervensi politik dalam proses hukum harus dicegah, dan kekuasaan yudikatif harus dilindungi.
Penegakan hukum yang adil dan setara harus menjadi prioritas, termasuk dalam menangani kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan hukum juga penting untuk memastikan keadilan bagi semua.
Kesimpulan
Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan upaya kolektif dari pemerintah, lembaga-lembaga demokrasi, dan masyarakat sipil, penurunan demokrasi ini dapat diatasi.
Meningkatkan kesadaran politik, memperkuat institusi demokrasi, pemberantasan korupsi, dan penguatan sistem hukum adalah beberapa solusi penting yang perlu ditempuh.
Hanya dengan upaya bersama, Indonesia dapat membangun kembali fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.
Penulis: Subur Pujiono – Pemuda Asli Purworejo
