Oleh: Khafid Sirotudin
Bertambahnya kementerian Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran membawa beberapa konsekuensi. Baik bagi Pemerintah maupun DPR RI sebagai lembaga legislatif yang memiliki 3 fungsi utama.
Pertama, fungsi legislasi. DPR dan Pemerintah membahas, membuat dan menetapkan berbagai Undang-Undang yang dibutuhkan oleh eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kedua, fungsi budgeting atau penganggaran. Pemerintah tidak bisa menjalankan program pembangunan manakala RAPBN belum disepakati dan ditetapkan oleh DPR RI.
Ketiga, fungsi Controlling atau Pengawasan. Salah satu tugas dan wewenang DPR RI yaitu melakukan pengawasan atas berbagai program kerja yang sedang dan telah dilaksanakan oleh pemerintah.
Mengingat Kabinet Merah Putih Prabowo dan Gibran saat ini banyak Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara non Departemen, maka membawa konsekuensi DPR menambah jumlah Komisi. Yang tadinya berjumlah 11 Komisi, sekarang menjadi 13 Komisi.
Berikut Pembagian Komisi beserta Mitra Kerjanya di Senayan.
Hasil Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 22 Oktober 2024.
KOMISI I – PERTAHANAN, LUAR NEGERI DAN INFORMATIKA
Mitra Kerja : Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Komunikasi dan Digital; Panglima TNI/Mabes TNI-AD-AL-AU; Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas); Badan Keamanan Laut (Bakamla); Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas); Dewan Pers; Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); Komisi Informasi Pusat (KIP); Lembaga Sensor Film (LSF).
KOMISI II – PEMERINTAHAN DALAM NEGERI, PERTANAHAN DAN PEMBERDAYAAN APARATUR
Mitra Kerja : Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Komisi Pemilihan Umum (KPU); Dewan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu); Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); Ombudsman Republik Indonesia (ORI); Badan Kepegawaian Negara (BKN); Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI); Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN); Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
KOMISI III – PENEGAKAN HUKUM
Mitra Kerja : Kejaksaan Agung; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung; Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Badan Narkotika Nasional (BNN).
KOMISI IV – PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN
Mitra Kerja : Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Badan Urusan Logistik (Bulog); Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM); Badan Pangan Nasional (Bapanas); Badan Karantina Indonesia.
KOMISI V – INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN
Mitra Kerja : Kemneterian Pekerjaan Umum; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Transmigrasi; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG); Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
KOMISI VI – PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PERSAINGAN USAHA, BUMN
Mitra Kerja : Kementerian Perdagangan; Kementerian BUMN; Kementerian Koperasi; Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam); Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS); Dewan Koperasi Nasional (DEKOPIN).
KOMISI VII – PERINDUSTRIAN, UMKM, EKONOMI KREATIF, PARIWISATA DAN SARANA PUBLIKASI
Mitra Kerja : Kementerian Perindustrian; Kementerian Pariwisata; Kemneterian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; Kementerian UMKM; Badan Standardisasi Nasional (BSN); Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI); Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI); Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
KOMISI VIII – AGAMA, SOSIAL, PEREMPUAN DAN ANAK
Mitra Kerja : Kementerian Agama; Kementerian Sosial; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA); Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI); Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Badan Amil Zakat Nasional (Baznas); Badan Wakaf Indonesia (BWI); Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
KOMISI IX – KESEHATAN, KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL
Mitra Kerja : Kementerian Kesehatan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI); Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan); Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan); Badan Gizi Nasional.
KOMISI X – PENDIDIKAN, OLAH RAGA, SAINS DAN TEKNOLOGI
Mitra Kerja : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; Kementerian Kebudayaan; Kemneterian Pemuda dan Olah Raga; Perpustakaan Nasional (Perpusnas); Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Badan Pusat Statistik (BPS).
KOMISI XI – KEUANGAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MONETER, SEKTOR JASA KEUANGAN
Mitra Kerja : Kementerian Keuangan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas); Bank Indonesia (BI); Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP); Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI); BUMN (PMN dan Privatisasi).
KOMISI XII – ESDM, LINGKUNGAN HIDUP DAN INVESTASI
Mitra Kerja : Kementerian Eneregi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas); Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); Dewan Energi Nasional (DEN); Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten); Badan Informasi Geospasial (BIG).
KOMISI XIII – REFORMASI REGULASI DAN HAM
Mitra Kerja : Kementerian Hukum; Kementerian HAM; Kemneterian Sekretariat Negara; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal DPD RI; Sekretariat Jenderal MPR RI; Kantor Staf Presiden (KSP).
*) Red. Fordem.id
