Fordem.id – Karang Taruna Desa Gambarsari Kecamantan Kemangkon, Purbalingga menunjukkan upaya mereka dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) desa. Sebagai langkah konkret, organisasi kepemudaan ini tengah aktif melakukan pendataan menyeluruh terhadap siswa mulai dari jenjang SD hingga SMK di wilayah Gambarsari yang belum mendapatkan bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Ditemui disela kegiatan pada Senin (27/20/25), Sekertaris Karang Taruna Gambarsari, Sasi Ingga Setiawan, menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memastikan tidak ada siswa yang berhak luput dari bantuan pendidikan. “Pendidikan adalah pilar utama IPM. Kami ingin memastikan bahwa seluruh anak didik di Gambarsari, terutama mereka dari keluarga prasejahtera, dapat bersekolah tanpa terkendala biaya,” ujarnya.
Data yang dikumpulkan mencakup identitas siswa, sekolah, dan verifikasi status ekonomi keluarga. Pendataan ini dilakukan secara door-to-door dan berkoordinasi dengan pihak sekolah serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat untuk menjamin keakuratan.
Setelah data selesai dikumpulkan dan divalidasi, Karang Taruna Gambarsari berencana untuk segera mengomunikasikan dan menyerahkan data tersebut kepada instansi terkait lainnya di Kabupaten Purbalingga. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan dan penetapan siswa sebagai penerima KIP/PIP pada periode mendatang.
“Kami berharap Dinas terkait dapat memprioritaskan data yang kami serahkan. Ini adalah upaya kolaboratif desa untuk memastikan setiap siswa yang layak benar-benar mendapatkan haknya, sehingga angka partisipasi sekolah dan kualitas hidup masyarakat desa Gambarsari dapat terangkat,” tambah Ingga.
Inisiatif ini mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat setempat yang menilai Karang Taruna telah mengambil peran strategis dalam pembangunan desa, khususnya di sektor pendidikan. Keberhasilan program ini diharapkan akan menjadi model bagi desa-desa lain dalam upaya peningkatan IPM melalui pemerataan akses pendidikan. ***
