Oleh : Haidir Fitra Siagian – (Dosen Komunikasi Politik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar)
Fordem.id – Belakangan ini, kita sering mendengar berita tentang konflik dan kekerasan yang menimpa warga sipil, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Dari peristiwa besar internasional hingga demo di kota-kota kita, satu hal yang selalu menjadi perhatian utama bagi pemimpin bijak adalah: bagaimana menyelamatkan nyawa rakyatnya. Memilih keselamatan manusia di atas kekuasaan atau ambisi politik bukan tanda lemah, tapi bukti kebijaksanaan.
Contohnya bisa dilihat di Afghanistan pada 2021. Pada 15 Agustus, Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Kabul saat pasukan Taliban masuk ibu kota. Keputusan ini sempat menimbulkan kontroversi, tapi Ghani menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah pertumpahan darah dan menjaga jutaan warga dari risiko perang terbuka. Meski kehilangan kekuasaan politik, langkah ini berhasil menyelamatkan banyak nyawa, yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi setiap pemimpin.
Hal serupa terjadi di Armenia pada September 2023. Perdana Menteri Nikol Pashinyan menerima tawaran gencatan senjata dari Azerbaijan untuk menghentikan serangan militer di wilayah Nagorno-Karabakh, yang dihuni etnis Armenia. Armenia tidak ikut menyusun perjanjian, tapi Pashinyan menekankan pentingnya menjaga gencatan senjata demi keselamatan tentara dan warga sipil. Di sini jelas, nyawa manusia lebih penting daripada dominasi politik atau pertimbangan militer.
Sejatinya, saya pribadi tidak terlalu mengikuti perkembangan politik nasional dalam satu minggu terakhir. Memanglah saya sempat mendengar tentang demo mahasiswa soal kenaikan tunjangan anggota dewan, perilaku anggota dewan yang joget-joget di persidangan, dan beberapa ucapan mereka yang kurang pantas. Tapi saya tidak mengikuti secara detail.
Sebagai dosen komunikasi politik, memang penting memantau politik nasional, tetapi minggu ini saya absen karena memiliki tiga tugas penting yang harus dikerjakan hampir bersamaan. Saya memimpin persiapan Kemah Tahidz dan Bahasan Pesantren Muhammadiyah-Aisyiyah se-Sulawesi Selatan di Sidrap bulan depan, sekaligus mengawasi pembangunan dua masjid, Masjid Batak Dalihan Na Tolu di Maros dan Masjid Hakim Bismar Siregar di Tapanuli Selatan.
Pada Jumat pagi (29/08/2025), seorang anak saya bertanya, “Ayah, tahu nggak peristiwa penting semalam di tanah air?” Saya menjawab tidak. Ia bilang seorang pendemo digilas atau tergilas mobil polisi. Saya segera mencari informasi lewat gawai dan membayangkan kemungkinan efek lanjutan dari kejadian itu. Dan benar, selepas Magrib, setelah pulang dari lokasi pembangunan masjid di Maros, beberapa grup perbincangan sosial, dipenuhi video pembakaran kantor DPRD Kota Makassar. Tak lama kemudian, muncul video pembakaran dua pos polisi di Jalan Andi Pangeran Pettarani dan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Saya pribadi merasa tidak nyaman dengan postingan teman-teman di media sosial yang menampilkan proses pembakaran dan gedung yang terbakar. Banyak di antaranya yang mengunggah, termasuk kalangan akademisi. Sebagai kalangan terpelajar, harus memahami bahwa, mengunggah video kekerasan secara terbuka dan berulang-ulang, adalah tidak baik. Selain tidak etis, hal itu bisa dianggap membenarkan peristiwa tersebut dan mendorong orang lain meniru. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat informasi positif, bisa menjadi sarana menyebarkan ketegangan dan konflik jika tidak digunakan dengan bijak.
Selain itu, penting memahami psikologi massa yang sedang marah. Ketika orang berkumpul dalam jumlah besar dengan emosi tinggi, mereka biasanya menunjukkan ciri seperti meningkatnya adrenalin, berbicara atau berteriak bersama-sama, bergerak secara impulsif, dan sulit dikendalikan individu per individu. Jika kemarahan ini dihalangi secara paksa, efeknya bisa berbahaya: frustrasi dan agresi meningkat, memicu kerusuhan lebih besar, bahkan kekerasan tak terkendali. Oleh karena itu, pengelolaan massa yang efektif tidak selalu dengan konfrontasi, tapi dengan mengendalikan situasi, membuka jalur komunikasi, dan mengalihkan energi massa ke cara yang aman.
Dalam teori just war, perang atau kekerasan hanya sah jika punya tujuan jelas, kekuatan proporsional, dan dilakukan oleh otoritas yang sah. Kalau tujuan utamanya menyelamatkan nyawa, negosiasi dan diplomasi selalu lebih penting daripada kekerasan. Islam menegaskan hal serupa. Nyawa manusia adalah amanah yang harus dijaga. Agresi tanpa alasan yang sah dilarang, dan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, wajib dilindungi.
Saya turut mengucapkan duka mendalam bagi korbang meninggal dunia. Baik yang di Jakarta, maupun yang di Makassar. Bagi mereka yang meninggal akibat kekerasan, Islam mengajarkan belasungkawa dan doa: korban dapat dianggap syahid dalam konteks gugur karena ketidakadilan atau mempertahankan diri, dan keluarga yang ditinggalkan dianjurkan bersabar sambil diberikan pahala oleh Allah SWT. Prinsip ini menegaskan penghormatan terhadap nyawa sekaligus memberi penghiburan bagi keluarga korban.
Filsafat pacifisme menekankan hal sama: kekerasan hanya menimbulkan penderitaan dan kehancuran, sementara perdamaian adalah nilai tertinggi. Peristiwa di Makassar menunjukkan hal ini secara nyata. Boleh jadi, pihak kepolisian tampak menghindari konfrontasi langsung dengan massa yang marah, langkah yang mungkin bijak untuk mencegah bentrokan terbuka dan konflik yang berkepanjangan. Mirip dengan Afghanistan dan Armenia, keputusan mengutamakan keselamatan warga dibanding kekuasaan atau konfrontasi langsung menunjukkan kepemimpinan yang menekankan perlindungan nyawa.
Dalam komunikasi politik, kekerasan sering jadi tanda kegagalan dialog. Sebaliknya, pendekatan damai dan negosiasi membangun kepercayaan dan meredakan konflik. Pemimpin dan masyarakat punya tanggung jawab menyebarkan pesan menenangkan, mengedukasi publik, dan menekankan empati serta pengendalian diri saat krisis. Hal ini membantu membangun budaya politik yang sehat, di mana nyawa manusia dan keharmonisan sosial jadi prioritas.
Pelajaran pentingnya: nyawa manusia selalu lebih berharga daripada ambisi politik atau kemenangan militer. Dari Afghanistan, Armenia, hingga peristiwa lokal di Indonesia, pesan yang sama muncul: menghindari pertumpahan darah bukan tanda kelemahan, tapi bukti kebijaksanaan dan keberanian sejati. Dalam dunia yang semakin kompleks, menjaga perdamaian dan keselamatan warga harus menjadi prioritas bagi siapa pun yang memegang kekuasaan.
Nyawa yang diselamatkan hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa yang lebih damai, harmonis, dan membangun generasi yang memahami nilai kemanusiaan, tanggung jawab sosial, dan pentingnya mengendalikan emosi saat menghadapi konflik. Kita menunggu pemimpin di Israel, Rusia, Ukraina dan belahan dunia lainnya, melakukan hal yang sama. Pun para elit politik di negeri ini. Wallahu’alam.
Sumber: WAG Alumni IPM-IRM
