Latihan Soal 9

1. Institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah?

2. Anggota KPU Provinsi dilantik oleh?

3. Anggota KPU RI dilantik oleh?

4. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi KPu Kabupaten/Kota, kecuali?

5. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah berikut ini kecuali?

6. Tugas dan wewenangn KPU Kabupaten/Kota dalam penyelengggaraan Pemilu kecuali?

7. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota meliputi?

8. Status KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah? Pilihlah jawaban yang paling tepat.

9. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan?

10. Dimanakah kedudukan kantor Bawaslu RI?

11. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan meliputi?

12. Kegiatan yang dilakukan PPS setelah melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara adalah

13. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota terdapat keberatan saksi dan apabila keberatan saksi dapat diterima, maka?

14. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi di bawah ini, kecuali?

15. Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandangani oleh?

16. Pelanggaran yang sering terjadi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebagai berikut, kecuali?

17. Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh?

18. Di bawah ini merupakan tujuan pemilihan umum secara umum, kecuali?

19. Dalam melaksanakan tugas pemberian dukungan administratif dan teknis operasional terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat bertugas?

20. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah?

21. PPS mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi NIK dan NKK Pemilih secara utuh paling lambat berapa hari sebelum hari pemungutan suara?

22. DPTb pada Pemilu disusun oleh PPS, PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan dengan menggunakan formulir?

23. PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT dengan keterangan yaitu?

24. Surat pemberitahuan pindah memilih yang diberikan PPS kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb Pemilu memuat informasi sebagai berikut, kecuali?

25. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan formulir model A.5-KPU sebagai surat pemberitahuan pindah memilih pada Pemilu, maka Pemilih harus melaporkan kepada?

26. Pemilih melaporkan kepada PPS atau KPU Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat beberapa hari sebelum hari pemungutan suara pada Pemilu?

27. Pemilih dapat memperoleh surat pemberitahuan pindah memilih dengan melaporkan kepada?

28. Surat pemberitahuan pindah memilih yang diberikan PPS kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb Pemilu adalah?

29. Keadaan tertentu yang diperbolehkan Pemilih untuk didaftarkan dalam DPTb Pemilu sebagai berikut, kecuali?

30. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT kepada PPS dalam bentuk hardcopy dalam jumlah 3 rangkap untuk digunakan sebagai berikut, kecuali?

31. KPU melakukan pemeriksaan kode etik anggota PPLN, KPPSLN dengan berpedoman pada asas

32. Salinan putusan DKPP disampaikan kepada

33. Yang melakukan pengawasan terhadap putusan DKPP adalah

34. Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, maka jajaran KPU dan Bawaslu

35. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lambat

36. Putusan DKPP besifat

37. Sidang pembacaan DKPP dilakukan paling lambat

38. Dalam hal anggota DKPP tidak menghadiri rapat pleno DKPP, anggota DKPP yang tidak hadir maka

39. Rapat pleno dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling tidak

40. Rapat pleno penetapan putusan dilakukan paling lama

41. Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etik lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu dalam pengaduan masyarakat, KPU dapat menyerahkan pengaduan tersebut kepada

42. Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran etika lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu dalam pengaduan masyarakat, KPU dapat membentuk Dewan Etik yang berjumlah………orang

43. Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelaksanaan survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu disampaikan kepada……….sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

44. lembaga survei atau jejak pendapat dan pelaksanaan perhitungan cepat hasil pemilu wajib menyampaikan salinan hasil survei atau jejak pendapat dan hasil penghitungan cepat kepada

45. Lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU. Laporan tersebut mencakup, kecuali

46. Lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU paling lambat… setelah pengumuman hasil survei, jejak pendapat dan atau penghitungan cepat hasil pemilu

47. Dalam pengumuman hasil survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu, wajib memberitahukan, kecuali

48. Pendaftaran lembaga survei dilakukan paling lambat…..hari sebelum hari pemungutan suara

49. Salah satu pernyataan lembaga survei ketika menyerahkan dokumen pendaftaran adalah

50. Salah satu dokumen pendaftaran bagi lembaga survei ketika mendaftar adalah menyerahkan

51. Dalam hal ketentuan pendanaan, lembaga survei merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia dan sumber dananya

52. Survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu dilakukan oleh

53. Pelaksanaan survei atau jejak pendapat dalam penyelenggaran pemilu meliputi, kecuali

54. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan pendidikan pemilih adalah

55. Yang bukan merupakan tujuan diselenggarakannya sosialisasi pemilu adalah

56. Pihak yang dapat melaksanakan sosialisasi pemilu diantaranya adalah

57. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggara pemilu

58. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan pemilu dapat dilakukan melalui, kecuali

59. Yang bukan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan penyelenggaraan pemilu adalah

60. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan penyelenggaraan pemilu harus

61. Yang bukan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu terdiri dari

62. Partisipasi masyarakat dalam pemilu salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk

63. Partisipasi masyarakat pada pemilu dilakukan dengan ketentuan, kecuali

64. Dalam hal hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik terkait dengan pemilu, hal tersebut harus dilakukan

65. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, berikut ini yang bukan merupakan kewajiban masyarakat adalah

66. Fungsi DPR tercantum dalam UUD 1945, yaitu…

67. Pembentukan Panwaslu Desa/ Kelurahan berpedoman pada prinsip penyelenggaran Pemilu, kecuali….

68. Landasan konstitusional pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah…..

69. Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 orang, dalam rangka mengkoordinasikan tugas dan fungsinya anggota Panwaslu Kecamatan membidangi 3 divisi. Tersebut sebagaimana Peraturan Bawaslu nomor  3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan…Divisi apakah yang dimaksud;

70. Sebagaimana pasal 53 poin (d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa;  Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dilaksanakan oleh;

71. Di bawah ini merupakan penjabaran dari Kewajiban Panwaslu Kecamatan bagaimana diatur Pasal 107 Tentang Undang-Undang 7 Tahun 2017

72. Masa jabatan Pengawas TPS selama 1 bulan dibentuk dan berakhir…

73. Kedudukan, susunan dan Keanggotaan sebagaimana Pasal 91 dan dan 92  Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa;

74. Berikut ini hal-hal yang yang menyebabkan seorang Panwaslu Kecamatan diberhentikan dengan tidak hormat, kecuali..

75. Secara fungsional, Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab kepada…

76. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, yang bukan merupakan tugas Bawaslu yaitu..

77. Penyelenggara pemilu yang bertindak tidak netral dan memihak ke salah satu peserta pemilu tertentu merupakan salah satu bentuk pelanggaran:

78. Struktur organisasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PKD, sampai dengan PTPS menggunakan pengaturan organisasi secara…

79. Nilai – nilai pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari disebut juga…..

80. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 135, Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena hal-hal di bawah ini, kecuali:

81. Berapa jumlah anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di setiap desa atau nama lain/kelurahan?

82. Berdasarkan UU 7/2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara :

83. Apa tugas dari Pengawas TPS ? kecuali…

84. Wewenang Panwaslu Kecamatan sesuai dengan UU 7/2017 pasal 106, adalah :

85. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang bertugas…

86. Jika Panwaslu Kelurahan/Desa  berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka…

87. Panwaslu Kecamatan berwenang melaksanakan  pembentukan, kecuali

88. Penggantian antarwaktu anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan ketentuan…

89. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu atau Pemilihan dilakukan melalui pendistribusian tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing anggota Panwaslu Kecamatan berdasarkan fungsi yang dibagi dalam beberapa divisi diantaranya sebagai berikut, kecuali…

90. Berapa Jumlah Kursi DPR RI pada Pemilu 2019?

91. Dalam kampanye dilarang melibatkan?

92. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh?

93. Daftar pemilih tetap dalam pemilihan gubernur, bupati, walikota ditetapkan oleh

94. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir ditetapkan sebagai?

95. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam ?

96. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih WNI harus memenuhi syarat?

97. Untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI harus ?

98. Yang memiliki hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang?

99. Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengilhami suasana kejiwaan hukum, politik dan moral negara Indonesia sebagai pengejawantahan budi nurani bangsa Indonesia, merupakan refleksi Pancasila sebagai?

100. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik oleh?