Latihan Soal 8

oleh
75

Latihan Soal 8

Latihan soal 8, khusus Anggota Forum Demokrasi Berkemajuan Jawa Tengah dibuat oleh Fordem.id

1 / 100

1. Fungsi DPR tercantum dalam UUD 1945, yaitu…

2 / 100

2. Pembentukan Panwaslu Desa/ Kelurahan berpedoman pada prinsip penyelenggaran Pemilu, kecuali….

3 / 100

3. Landasan konstitusional pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah…..

4 / 100

4. Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 orang, dalam rangka mengkoordinasikan tugas dan fungsinya anggota Panwaslu Kecamatan membidangi 3 divisi. Tersebut sebagaimana Peraturan Bawaslu nomor  3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan…Divisi apakah yang dimaksud;

5 / 100

5. Sebagaimana pasal 53 poin (d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa;  Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dilaksanakan oleh;

6 / 100

6. Di bawah ini merupakan penjabaran dari Kewajiban Panwaslu Kecamatan bagaimana diatur Pasal 107 Tentang Undang-Undang 7 Tahun 2017

7 / 100

7. Masa jabatan Pengawas TPS selama 1 bulan dibentuk dan berakhir…

8 / 100

8. Kedudukan, susunan dan Keanggotaan sebagaimana Pasal 91 dan dan 92  Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa;

9 / 100

9. Berikut ini hal-hal yang yang menyebabkan seorang Panwaslu Kecamatan diberhentikan dengan tidak hormat, kecuali..

10 / 100

10. Secara fungsional, Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab kepada…

11 / 100

11. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, yang bukan merupakan tugas Bawaslu yaitu..

12 / 100

12. Penyelenggara pemilu yang bertindak tidak netral dan memihak ke salah satu peserta pemilu tertentu merupakan salah satu bentuk pelanggaran:

13 / 100

13. Struktur organisasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PKD, sampai dengan PTPS menggunakan pengaturan organisasi secara…

14 / 100

14. Nilai – nilai pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari disebut juga…..

15 / 100

15. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 135, Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena hal-hal di bawah ini, kecuali:

16 / 100

16. Berapa jumlah anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di setiap desa atau nama lain/kelurahan?

17 / 100

17. Berdasarkan UU 7/2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara :

18 / 100

18. Apa tugas dari Pengawas TPS ? kecuali…

19 / 100

19. Wewenang Panwaslu Kecamatan sesuai dengan UU 7/2017 pasal 106, adalah :

20 / 100

20. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang bertugas…

21 / 100

21. Jika Panwaslu Kelurahan/Desa  berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka…

22 / 100

22. Panwaslu Kecamatan berwenang melaksanakan  pembentukan, kecuali

23 / 100

23. Penggantian antarwaktu anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan ketentuan…

24 / 100

24. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu atau Pemilihan dilakukan melalui pendistribusian tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing anggota Panwaslu Kecamatan berdasarkan fungsi yang dibagi dalam beberapa divisi diantaranya sebagai berikut, kecuali…

25 / 100

25. Berapa Jumlah Kursi DPR RI pada Pemilu 2019?

26 / 100

26. Yang merupakan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah?

27 / 100

27. Berapakah Jumlah Partai Politik yang memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2019?

28 / 100

28. Siapakah Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat RI?

29 / 100

29. Berapakah Jumlah Anggota Bawaslu RI?

30 / 100

30. Sebutkan tahapan yang harus diawasi pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak Tahun 2024!

31 / 100

31. Setelah melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya politik uang, namun potensi politik uang tetap tinggi, sehingga langkah apa yang harus diambil oleh Panwascam?

32 / 100

32. Saat anda menemukan seorang caleg “nyawer” (memberi uang) kepada biduan yang sedang membawakan lagu dalam sebuah acara kampanye terbuka, langkah apa yang diambil oleh anda sebagai pengawas pemilu?

33 / 100

33. Kampanye merupakan wujud dari Pendidikan politik kepada masyarakat namun selain itu, kampanye juga harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Oleh karena itu kampanye dilarang dilaksanakan di…

34 / 100

34. Pengawasan partisipatif termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. bentuk partisipasi masyarakat dimaksud adalah.

35 / 100

35. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu adalah menjadi tugas dari pengawas pemilu, namun dalam pelaksanaan pengawasan terdapat obyek yang harus diawasi tetapi tidak masuk dalam tahapan, obyek pengawasan tersebut adalah.

36 / 100

36. Selain mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan, Panwaslu kecamatan juga wajib menuangkan hasil pengawasannya ke dalam?

37 / 100

37. Jika ada laporan terkait pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh staf PNS di lingkungan kelurahan, langkah apa yang diambil oleh Panwaslu Kecamatan?

38 / 100

38. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, kegiatan tersebut merupakan.?

39 / 100

39. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan, hal tersebut sebagai bentuk?

40 / 100

40. Berapa persen syarat partai politik memiliki kepengurusan ditingkat kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota.

41 / 100

41. Syarat partai politik peserta Pemilu tahun 2024 adalah menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memerhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat daerah. Bagaimana jika ditemukan keterwakilan perempuan tidak mencapai 30 persen pada kepengurusan partai politik di daerah.

42 / 100

42. Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 yang memenuhi Parliamentary Threshold dan memiliki kursi di DPR RI jika mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu tahun 2024 apakah harus tetap diverifikasi.?

43 / 100

43. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia, provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan perintah Undang-undang nomor.?

44 / 100

44. Kampanye dapat dilakukan melalui metode, kecuali:

45 / 100

45. Perlengkapan Pemungutan suara sesuai pasal 241 UU 7 Tahun 2017 terdiri dari …… kecuali:

46 / 100

46. Kebijakan kuota keterwakilan perempuan di parlemen disebut:

47 / 100

47. Ketentuan di dalam UUD RI 1945 yang bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial, yaitu pasal 4 dan pasal ….

48 / 100

48. Semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam Pancasila sila…

49 / 100

49. Berikut ini yang termasuk dimensi realitas sila ke-3 Pancasila, kecuali …

50 / 100

50. Setiap warga negara dituntut untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu contoh prinsip nasionalisme yaitu?

51 / 100

51. Sengketa perselisihan hasil pemilu diselesaikan di

52 / 100

52. Apa sistem aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pengawas di bawah melakukan laporan alat kerja pengawasan secara cepat?

53 / 100

53. Berapa jumlah partai politik yang ikut pemilu di tahun 1999?

54 / 100

54. Anggota Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan berhenti antar waktu dengan alasan, kecuali:

55 / 100

55. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. adalah isi dari UU No 7 tahun 2017 Pasal…..

56 / 100

56. Yang bertugas melakukan validasi/coklit terhadap daftar pemilih adalah

57 / 100

57. Bahan penyusunan untuk daftar pemilih untuk pemilihan diperoleh dari  ….

58 / 100

58. Kampanye calon dilarang dilakukan di …..

59 / 100

59. Masa tenang sebelum pemungutan suara adalah ….. hari

60 / 100

60. Dalam UU 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah:

61 / 100

61. Jajaran lembaga Pengawas Pemilu yang paling bawah adalah:

62 / 100

62. Bunyi dari Pasal 2 UU 7 Tahun 2017 adalah:

63 / 100

63. Pemilihan Umum pertama sekali dilaksanakan pada tahun:

64 / 100

64. Pemilihan Umum telah diatur dalam UUD  1945 setelah amandemen, terdapat dalam pasal 22 E, diantaranya berbunyi:

65 / 100

65. Dalam proses pengkajian temuan atau laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan/atau pihak yang diduga pelaku pelanggaran, dapat didampingi oleh kuasa hukum. Kuasa hukum dalam hal ini bersifat..

66 / 100

66. Dalam keadaan tertentu, pengawas pemilihan secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi temuan atau dilaporkan kepada pengawas pemilihan di tingkat bawah. Keadaan tertentu ini dapat berupa, kecuali…

67 / 100

67. Dalam hal laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat materiel, Bawaslu atau pengawas pemilihan dapat melakukan kajian dan laporan tersebut…

68 / 100

68. Form A yang memiliki dugaan pelanggaran, dan untuk selanjutnya dapat dijadikan temuan dibahas dalam rapat pleno pimpinan. Berikut yang merupakan berkas pleno diantaranya, kecuali..

69 / 100

69. Berikut dibawah ini, penulisan divisi PP yang benar..

70 / 100

70. Terhadap hasil pengawasan pengawas pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, maka mekanisme penanganan pelanggarannya melalui mekanisme..

71 / 100

71. Yang termasuk jenis pelanggaran pemilu adalah

72 / 100

72. Hari dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah hari menurut ..

73 / 100

73. Dalam formulir laporan dugaan pelanggaran pemilihan, memuat informasi terkait, kecuali…

74 / 100

74. Waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama …..

75 / 100

75. Hari temuan dugaan pelanggaran pemilihan dihitung sejak hari saat pengawas pemilihan..

76 / 100

76. Penanganan pelanggaran yang memiliki unsur tindak pidana di dalamnya, Bawaslu dalam penanganannya dapat didampingi dan dibantu oleh..

77 / 100

77. Dugaan pelanggaran pemilu yang dicantumkan dalam form A memuat saksi-saksi, minimal saksi yang dicantumkan dalam form A, adalah..

78 / 100

78. Pada Form A yang memiliki dugaan pelanggaran, terdapat informasi dugaan pelanggaran yang harus diisi oleh pengawas pemilu, berikut yang merupakan informasi dugaan pelanggaran dalam form A adalah…

79 / 100

79. Dalam melaksanakan tugas pengolahan, anggota JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi..

80 / 100

80. Dalam hal peserta Pemilu keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional, langkah hukum apa yang bisa ditempuh peserta Pemilu tersebut …

81 / 100

81. Berapa lama masa tenang sebelum hari pemungutan suara …

82 / 100

82. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, terdapat pasal yang mengatur mengenai netralitas ASN. Siapakah yang dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama kampanye?

83 / 100

83. Perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran Pemilu yaitu …

84 / 100

84. Berikut adalah tugas dari Panwaslu Kecamatan, kecuali ….

85 / 100

85. Pemberian Bantuan Hukum oleh Bawaslu diberikan kepada, kecuali…

86 / 100

86. Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu diatur dalam Perbawaslu Nomor ….

87 / 100

87. Siapa saja yang termasuk Penyelenggara Pemilu …

88 / 100

88. Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk, kecuali:

89 / 100

89. Berikut adalah prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum, kecuali …

90 / 100

90. Asas Pemilihan Umum diatur dalam Pasal …

91 / 100

91. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor …

92 / 100

92. Kepanjangan dari PPID adalah….

93 / 100

93. Yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah:

94 / 100

94. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berjumlah:

95 / 100

95. Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi?

96 / 100

96. Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu, kecuali:

97 / 100

97. Siapa saja pihak yang harus tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu ?

98 / 100

98. Perbawaslu Nomor 1/2022 tentang perubahan atas perbawaslu Nomor………………tentang  Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

99 / 100

99. Apa kepanjangan dari BAWASLU?

100 / 100

100. Yang dimaksud dengan sosialisasi pemilu adalah