Latihan Soal 8

1. Fungsi DPR tercantum dalam UUD 1945, yaitu…

2. Pembentukan Panwaslu Desa/ Kelurahan berpedoman pada prinsip penyelenggaran Pemilu, kecuali….

3. Landasan konstitusional pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah…..

4. Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 orang, dalam rangka mengkoordinasikan tugas dan fungsinya anggota Panwaslu Kecamatan membidangi 3 divisi. Tersebut sebagaimana Peraturan Bawaslu nomor  3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan…Divisi apakah yang dimaksud;

5. Sebagaimana pasal 53 poin (d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa;  Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dilaksanakan oleh;

6. Di bawah ini merupakan penjabaran dari Kewajiban Panwaslu Kecamatan bagaimana diatur Pasal 107 Tentang Undang-Undang 7 Tahun 2017

7. Masa jabatan Pengawas TPS selama 1 bulan dibentuk dan berakhir…

8. Kedudukan, susunan dan Keanggotaan sebagaimana Pasal 91 dan dan 92  Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa;

9. Berikut ini hal-hal yang yang menyebabkan seorang Panwaslu Kecamatan diberhentikan dengan tidak hormat, kecuali..

10. Secara fungsional, Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab kepada…

11. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, yang bukan merupakan tugas Bawaslu yaitu..

12. Penyelenggara pemilu yang bertindak tidak netral dan memihak ke salah satu peserta pemilu tertentu merupakan salah satu bentuk pelanggaran:

13. Struktur organisasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PKD, sampai dengan PTPS menggunakan pengaturan organisasi secara…

14. Nilai – nilai pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari disebut juga…..

15. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 135, Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena hal-hal di bawah ini, kecuali:

16. Berapa jumlah anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di setiap desa atau nama lain/kelurahan?

17. Berdasarkan UU 7/2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara :

18. Apa tugas dari Pengawas TPS ? kecuali…

19. Wewenang Panwaslu Kecamatan sesuai dengan UU 7/2017 pasal 106, adalah :

20. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan, dibentuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan yang bertugas…

21. Jika Panwaslu Kelurahan/Desa  berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka…

22. Panwaslu Kecamatan berwenang melaksanakan  pembentukan, kecuali

23. Penggantian antarwaktu anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan ketentuan…

24. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu atau Pemilihan dilakukan melalui pendistribusian tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing anggota Panwaslu Kecamatan berdasarkan fungsi yang dibagi dalam beberapa divisi diantaranya sebagai berikut, kecuali…

25. Berapa Jumlah Kursi DPR RI pada Pemilu 2019?

26. Yang merupakan Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah?

27. Berapakah Jumlah Partai Politik yang memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2019?

28. Siapakah Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat RI?

29. Berapakah Jumlah Anggota Bawaslu RI?

30. Sebutkan tahapan yang harus diawasi pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak Tahun 2024!

31. Setelah melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya politik uang, namun potensi politik uang tetap tinggi, sehingga langkah apa yang harus diambil oleh Panwascam?

32. Saat anda menemukan seorang caleg “nyawer” (memberi uang) kepada biduan yang sedang membawakan lagu dalam sebuah acara kampanye terbuka, langkah apa yang diambil oleh anda sebagai pengawas pemilu?

33. Kampanye merupakan wujud dari Pendidikan politik kepada masyarakat namun selain itu, kampanye juga harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Oleh karena itu kampanye dilarang dilaksanakan di…

34. Pengawasan partisipatif termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. bentuk partisipasi masyarakat dimaksud adalah.

35. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu adalah menjadi tugas dari pengawas pemilu, namun dalam pelaksanaan pengawasan terdapat obyek yang harus diawasi tetapi tidak masuk dalam tahapan, obyek pengawasan tersebut adalah.

36. Selain mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan, Panwaslu kecamatan juga wajib menuangkan hasil pengawasannya ke dalam?

37. Jika ada laporan terkait pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh staf PNS di lingkungan kelurahan, langkah apa yang diambil oleh Panwaslu Kecamatan?

38. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, kegiatan tersebut merupakan.?

39. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan, hal tersebut sebagai bentuk?

40. Berapa persen syarat partai politik memiliki kepengurusan ditingkat kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota.

41. Syarat partai politik peserta Pemilu tahun 2024 adalah menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memerhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat daerah. Bagaimana jika ditemukan keterwakilan perempuan tidak mencapai 30 persen pada kepengurusan partai politik di daerah.

42. Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 yang memenuhi Parliamentary Threshold dan memiliki kursi di DPR RI jika mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu tahun 2024 apakah harus tetap diverifikasi.?

43. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia, provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan perintah Undang-undang nomor.?

44. Kampanye dapat dilakukan melalui metode, kecuali:

45. Perlengkapan Pemungutan suara sesuai pasal 241 UU 7 Tahun 2017 terdiri dari …… kecuali:

46. Kebijakan kuota keterwakilan perempuan di parlemen disebut:

47. Ketentuan di dalam UUD RI 1945 yang bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial, yaitu pasal 4 dan pasal ….

48. Semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam Pancasila sila…

49. Berikut ini yang termasuk dimensi realitas sila ke-3 Pancasila, kecuali …

50. Setiap warga negara dituntut untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu contoh prinsip nasionalisme yaitu?

51. Sengketa perselisihan hasil pemilu diselesaikan di

52. Apa sistem aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pengawas di bawah melakukan laporan alat kerja pengawasan secara cepat?

53. Berapa jumlah partai politik yang ikut pemilu di tahun 1999?

54. Anggota Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan berhenti antar waktu dengan alasan, kecuali:

55. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. adalah isi dari UU No 7 tahun 2017 Pasal…..

56. Yang bertugas melakukan validasi/coklit terhadap daftar pemilih adalah

57. Bahan penyusunan untuk daftar pemilih untuk pemilihan diperoleh dari  ….

58. Kampanye calon dilarang dilakukan di …..

59. Masa tenang sebelum pemungutan suara adalah ….. hari

60. Dalam UU 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah:

61. Jajaran lembaga Pengawas Pemilu yang paling bawah adalah:

62. Bunyi dari Pasal 2 UU 7 Tahun 2017 adalah:

63. Pemilihan Umum pertama sekali dilaksanakan pada tahun:

64. Pemilihan Umum telah diatur dalam UUD  1945 setelah amandemen, terdapat dalam pasal 22 E, diantaranya berbunyi:

65. Dalam proses pengkajian temuan atau laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan/atau pihak yang diduga pelaku pelanggaran, dapat didampingi oleh kuasa hukum. Kuasa hukum dalam hal ini bersifat..

66. Dalam keadaan tertentu, pengawas pemilihan secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi temuan atau dilaporkan kepada pengawas pemilihan di tingkat bawah. Keadaan tertentu ini dapat berupa, kecuali…

67. Dalam hal laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat materiel, Bawaslu atau pengawas pemilihan dapat melakukan kajian dan laporan tersebut…

68. Form A yang memiliki dugaan pelanggaran, dan untuk selanjutnya dapat dijadikan temuan dibahas dalam rapat pleno pimpinan. Berikut yang merupakan berkas pleno diantaranya, kecuali..

69. Berikut dibawah ini, penulisan divisi PP yang benar..

70. Terhadap hasil pengawasan pengawas pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, maka mekanisme penanganan pelanggarannya melalui mekanisme..

71. Yang termasuk jenis pelanggaran pemilu adalah

72. Hari dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah hari menurut ..

73. Dalam formulir laporan dugaan pelanggaran pemilihan, memuat informasi terkait, kecuali…

74. Waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama …..

75. Hari temuan dugaan pelanggaran pemilihan dihitung sejak hari saat pengawas pemilihan..

76. Penanganan pelanggaran yang memiliki unsur tindak pidana di dalamnya, Bawaslu dalam penanganannya dapat didampingi dan dibantu oleh..

77. Dugaan pelanggaran pemilu yang dicantumkan dalam form A memuat saksi-saksi, minimal saksi yang dicantumkan dalam form A, adalah..

78. Pada Form A yang memiliki dugaan pelanggaran, terdapat informasi dugaan pelanggaran yang harus diisi oleh pengawas pemilu, berikut yang merupakan informasi dugaan pelanggaran dalam form A adalah…

79. Dalam melaksanakan tugas pengolahan, anggota JDIH Bawaslu menyelenggarakan fungsi..

80. Dalam hal peserta Pemilu keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional, langkah hukum apa yang bisa ditempuh peserta Pemilu tersebut …

81. Berapa lama masa tenang sebelum hari pemungutan suara …

82. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, terdapat pasal yang mengatur mengenai netralitas ASN. Siapakah yang dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama kampanye?

83. Perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran Pemilu yaitu …

84. Berikut adalah tugas dari Panwaslu Kecamatan, kecuali ….

85. Pemberian Bantuan Hukum oleh Bawaslu diberikan kepada, kecuali…

86. Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu diatur dalam Perbawaslu Nomor ….

87. Siapa saja yang termasuk Penyelenggara Pemilu …

88. Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk, kecuali:

89. Berikut adalah prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum, kecuali …

90. Asas Pemilihan Umum diatur dalam Pasal …

91. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditetapkan, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor …

92. Kepanjangan dari PPID adalah….

93. Yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah:

94. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berjumlah:

95. Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi?

96. Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu, kecuali:

97. Siapa saja pihak yang harus tunduk pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu ?

98. Perbawaslu Nomor 1/2022 tentang perubahan atas perbawaslu Nomor………………tentang  Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

99. Apa kepanjangan dari BAWASLU?

100. Yang dimaksud dengan sosialisasi pemilu adalah