Latihan Soal 6 |11:32 PM, 17 June, 202311:34 PM, 17 June, 2023by admin 279 Latihan Soal 6 Latihan soal 6, khusus Anggota Forum Demokrasi Berkemajuan Jawa Tengah dibuat oleh Fordem.id 1 / 50 1. KPU melakukan pemeriksaan kode etik anggota PPLN, KPPSLN dengan berpedoman pada asas A. mandiri, jujur, dan adil B. terbuka dan umum C. transparansi dan akuntabilitas D. efektif dan efisien E. proporsionalitas 2 / 50 2. Salinan putusan DKPP disampaikan kepada A. teradu B. terlapor C. pengadu D. pelapor E. semua benar 3 / 50 3. Yang melakukan pengawasan terhadap putusan DKPP adalah A. cepat, tertutup dan sederhana B. KPU C. Bawaslu D. Kepolisian dan Kejaksaan sesuai tingkatan E. Masyarakat 4 / 50 4. Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, maka jajaran KPU dan Bawaslu A. langsung memanggil terlapor dan melakukan pemecatan tanpa hormat B. memberhentikan secara langsung berdasarkan keputusan DKPP tersebut C. memberhentikan tetap meskipun surat keputusan pemberhentian tetap belum terbit D. tidak melakukan pemberhentian sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan E. memberhentikan sementara sebelum surat keputusan tetap diterbitkan 5 / 50 5. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lambat A. 3 hari sejak putusan dibacakan B. 5 hari sejak putusan dibacakan C. 7 hari sejak putusan dibacakan D. 14 hari sejak putusan dibacakan E. 21 hari sejak putusan dibacakan 6 / 50 6. Putusan DKPP besifat A. final dan mengikat B. tidak final dan mengikat C. rekomendasi bagi penegak hukum D. rekomendasi kepada penyelenggara pemilu di atasnya E. pelapor dapat mengajukan banding ke MK, MA, dan PTUN 7 / 50 7. Sidang pembacaan DKPP dilakukan paling lambat A. 3 hari sejak rapat pleno penetapan keputusan B. 7 hari sejak rapat pleno penetapan keputusan C. 14 hari sejak rapat pleno penetapan keputusan D. 24 hari sejak rapat pleno penetapan keputusan E. 30 hari sejak rapat pleno penetapan keputusan 8 / 50 8. Dalam hal anggota DKPP tidak menghadiri rapat pleno DKPP, anggota DKPP yang tidak hadir maka A. menyampaikan pendapat secara tertulis untuk dibacakan dalam rapat pleno DKPP B. tidak dapat menyampaikan pendapat dan dihapus hak pendapatnya C. menyampaikan pendapat secara lisan melalui komunikasi secara elektronik D. tidak dapat menyampaikan pendapat kecuali menggunakan surat kuasa untuk mewakili dalam rapat E. dianggap mengundurkan diri dalam keanggotaan DKPP 9 / 50 9. Rapat pleno dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling tidak A. 2 orang anggota DKPP B. 3 orang anggota DKPP C. 4 orang anggota DKPP D. 5 orang anggota DKPP E. 6 orang anggota DKPP 10 / 50 10. Rapat pleno penetapan putusan dilakukan paling lama A. 3 hari setelah sidang pernyataan dinyatakan ditutup B. 5 hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup C. 7 hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup D. 10 hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup E. 15 hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup 11 / 50 11. Berikut ini adalah tata cara sidang pemeriksaan, kecuali A. petugas membacakan biaya pemeriksaan B. petugas membacakan tata tertib persidangan C. ketua dan anggota majelis dan anggota tim pemeriksa memasuki ruangan D. menyanyikan lagi Indonesia Raya E. majelis atau ketia tim pemeriksa menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum sebelum persidangan dimulai 12 / 50 12. Sekretriat menyampaikan panggilan sidang kepada pengadu, terlapor paling singkat A. 3 hari sebelum pelaksanaan persidangan B. 4 hari sebelum pelaksanaan persidangan C. 5 hari sebelum pelaksanaan persidangan D. 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan E. 7 hari sebelum pelaksanaan persidangan 13 / 50 13. Pihak manakah yang menyediakan anggaran, sarana dan prasarana serta keperluan lainnya guna mendukung penyelenggaraan persidangan A. DKPP B. Sekertariat C. staf bagian persidangan D. KPU E. Pengadilan Negeri 14 / 50 14. DKPP menetapkan jadwal sidang paling lama A. 1 hari setelah pengaduan memenuhi syarat B. 2 hari setelah pengaduan memenuhi syarat C. 3 hari setelah pengaduan memenuhi syarat D. 4 hari setelah pengaduan memenuhi syarat E. 5 hari setelah pengaduan memenuhi syarat 15 / 50 15. Setelah pengaduan atau laporan telah memenuhi verifikasi administarif maka selanjutnya DKPP akan melakukan A. verifikasi materiel B. registrasi C. penjadwalkan sidang D. verifikasi kasus E. verifikasi idenitas pelapor 16 / 50 16. Pengadu atau terlapor wajib memperbaiki pengaduan dalam waktu A. 3 hari setelah menerima pemberitahuan B. 5 hari setelah menerima pemberitahuan C. 6 hari setelah menerima pemberitahuan D. 7 hari setelah menerima pemberitahuan E. 9 hari setelah menerima pemberitahuan 17 / 50 17. Dalam hal pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan DKPP wajib memberitahukan kepada pengadu paling lama A. 3 hari setelah menerima pemberitahuan B. 5 hari setelah menerima pemberitahuan C. 6 hari setelah menerima pemberitahuan D. 7 hari setelah menerima pemberitahuan E. 9 hari setelah menerima pemberitahuan 18 / 50 18. Untuk memastikan kelengkapan administratif, DKPP melakukan A. verifikasi kasus B. verifikasi administratif C. verifikasi keaslian bukti D. verifikasi surat pelaporan E. verifikasi identitas pelapor 19 / 50 19. Dalam peraturan DKPP No 3 Tahun 2017 pasal 8 dijelaskan bahwa pengaduan dapat disampaikan secara A. langsung dan tidak langsung B. perorangan dan kelompok C. rahasia D. terbuka dan terukur E. surat atau lisan 20 / 50 20. Alat bukti berupa A. keterangan saksi B. keterangan ahli C. surat atau tulisan D. petunjuk E. semua benar 21 / 50 21. Pengaduan atau laporan paling sedikit memuat A. 1 alat bukti B. 2 alat bukti C. 3 alat bukti D. 4 alat bukti E. 5 alat bukti 22 / 50 22. Pengaduan atau laporan diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan, kecuali A. SK jabatan B. fotokopi KTP C. surat pernyataan yang ditandatangani pengadu D. alat bukti E. surat keterangan pengganti KTP el 23 / 50 23. Uraian dugaan pelanggaran kode etik memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu atau terlapor meliputi, kecuali A. waktu perbuatan dilakukan B. tempat perbuatan dilakukan C. perbuatan yang dilakukan D. cara perbuatan dilakukan E. dampak atas perbuatan yang dilakukan 24 / 50 24. Identitas teradu atau terlapor paling sedikit memuat A. nama lengkap, jabatan dan alamat kantor B. nama panggilan, jabatan, dan alamat kantor C. nama lengkap, jabatan dan alamat rumah D. nama lengkap, agama dan alamat kantor E. nama lengkap, jabatan dan agama 25 / 50 25. Pengaduan laporan dugaan pelanggaran kode etik disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dokumen dalam format digital dan disimpan secara elektronik berupa A. frashdisk B. micro sd C. compact disk/cakram padat D. email E. Whatsapp dokumen 26 / 50 26. Pengaduan atau laporan diajukan oleh A. penyelenggara pemilu B. peserta pemilu C. tim kampanye D. masyarakat/pemilih E. semua benar 27 / 50 27. Dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa A. pengaduan dan atau laporan atau rekomendasi DPR B. pengaduan dan atau laporan atau rekomendasi MPR C. pengaduan dan atau laporan atau rekomendasi DPRD D. pengaduan dan atau laporan atau rekomendasi DPD E. pengaduan dan atau laporan atau rekomendasi KPU 28 / 50 28. Penegakan kode etik dilakukan oleh A. staf penindakan di DKPP B. DKPP C. penyidik DKPP D. ketua DKPP E. anggota DKPP 29 / 50 29. Pernyataan yang benar adalah A. pengaduan dan atau laporan serta persidangan dugaan pelanggaran pemilu dibiayai oleh negara B. pengaduan dan atau laporan serta persidangan dugaan pelanggaran pemilu dibiayai oleh pengadu C. pengaduan dan atau laporan serta persidangan duggan pelanggaran pemilu dibiayai oleh DKPP D. pengaduan dan atau laporan serta persidangan dugaan pelanggaran pemilu dibiayai oleh pengadilan negeri E. pengaduan dan laporan serta persidangan dugaan pelanggaran pemilu tidak dipungut biaya 30 / 50 30. Perinsip persidangan kode etik adalah A. cepat, tertutup dan sederhana B. cepat, tepat dan rahasia C. cepat, terbuka dan sederhana D. cepat, mandiri dan jujur E. cepat, efektif dan efisien 31 / 50 31. Setiap anggota tim pemeriksa wajib membuat resume dan menyampaikan kepada DKPP paling lambat berapa hari sejak sidang pemeriksaan tertutup A. 1 hari B. 2 hari C. 3 hari D. 4 hari E. 5 hari 32 / 50 32. Pelaksanaan sidang pemeriksaan meliputi, kecuali A. memeriksa kedudukan hukum pengadu dan terlapor B. mendengarkan keterangan pengadu dan atau pelapor C. mendengarkan keterangan dan pembelaan teradu dan atau terlapormendengarkan keterangan dan pembelaan teradu dan atau terlapor D. mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah E. memutuskan hukuman terlapor 33 / 50 33. Lagu apakah yang dinyanyikan setelah ketua tim pemeriksa mengetukkan palu tiga kali untuk menutup sidang pemeriksaan A. lagu Indonesia Raya B. lagu Garuda Pancasila C. lagu Bagimu Negeri D. Lagu Halo-Halo Bandung E. Lagu Hari Kemerdekaan 34 / 50 34. Ada berapa alasan anggota tim pemeriksa daerah diberhentikan oleh DKPP, alasan manakah yang masih diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali A. melanggar sumpah atau janji jabatan B. berhalangan tetap sehingga tidak mempu melaksanakan tugas dan kewajiban C. tidak menghadiri sidang pemeriksaan dan atau rapat tim pemeriksa selama tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah D. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat tugas tim pemeriksa E. tidak melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota tim pemeriksa daerah 35 / 50 35. Penyebab anggota tim pemeriksa daerah berhenti antar waktu, kecuali A. tidak menghadiri sidang pemeriksaan dan atau rapat tim pemeriksa selama 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas B. tidak melakukan perbuatan yang terbukti menghambat tugas tim pemeriksa C. diberhentikan D. mengundurkan diri E. meninggal dunia 36 / 50 36. Selama berapa hari DKPP mengumumkan calon tim pemeriksa daerah melalui laman DKPP dan media sosial lainnya untuk mendapatkan tanggapan masyarakat A. 5 hari B. 7 hari C. 9 hari D. 11 hari E. 13 hari 37 / 50 37. Sejak menerima formulir kesediaan dari DKPP, calon tim pemeriksa daerah menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan paling lambat berapa hari A. 6 hari B. 7 hari C. 8 hari D. 9 hari E. 10 hari 38 / 50 38. Dokumen persyaratan yang harus dilampirkan calon Tim Pemeriksa Daerah dari unsur masyarakat adalah, kecuali A. fotokopi KTP yang masih berlaku B. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang C. daftar riwayat hidup D. surat pernyataan setia kepada DKPP E. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesediaan menjadi Tim Pemeriksa Daerah 39 / 50 39. Salah satu syarat untuk menjadi anggota TPD dari unsur masyarakat berusia paling rendah berapa tahun A. 17 tahun B. 25 tahun C. 35 tahun D. 40 tahun E. 100 tahun 40 / 50 40. Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Tim Pemeriksa Daerah dapat, kecuali A. menghadirkan para pihak, saksi, ahli dan pihak terkait B. mengambil sumpah saksi dan atau ahli yang akan memberikan keterangan dan atau pendapat dalam sidang pemeriksaan C. memberi hukuman seberat-beratnya D. meminta keterangan para pihak, saksi, dan pihak terkait dan atau pendapat ahli E. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan 41 / 50 41. Yang termasuk kewenangan TPD adalah, kecuali A. memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi B. memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK C. memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu provinsi D. memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU kab/kota E. memeriksa ddugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU RI 42 / 50 42. Yang termasuk kewajiban TPD adalah A. tidak membuat resume dan rekomendasi berdasarkan hasil sidang pemeriksaan B. tidak menghadiri sidang pemeriksaan C. membuat resume dan rekomendasi berdasarkan hasil sidang pemeriksaan D. tidak melaksanakan sidang pemeriksaan E. semua jawaban benar 43 / 50 43. Yang menjabat sebagai ketua TPD adalah A. cepat, tertutup dan sederhana B. anggota KPU RI C. anggota Bawaslu RI D. anggota Bawaslu Provinsi E. anggota KPU Provinsi 44 / 50 44. Berapa lama tugas TPD A. 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan B. 4 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan C. 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan D. 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan E. 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan 45 / 50 45. Tim pemeriksa daerah terdiri atas A. 1 anggota DKPP, 1 anggota KPU Provinsi, 1 Bawaslu Provinsi, 1 dari unsur masyarakat B. 1 angggota DKPP, 1 anggota KPU Kab/Kota, 1 Bawaslu Kab/Kota dan 1 dari unsur masyarakat C. 1 anggota DKPP, 1 anggota KPU RI, 1 Bawaslu RI, 1 dari unsur masyarakat D. 1 anggota DKPP, 1 anggota KPU RI, 1 Bawaslu Provini, 1 dari unsur masyarakat E. 1 anggota DKPP, 1 anggota KPU Provinsi, 1 Bawaslu RI, 1 unsur dari masyarakat 46 / 50 46. Tim pemeriksa daerah berkedudukan di A. ibu kota negara B. daerah kabupaten C. kecamatan D. desa E. ibukota daerah provinsi 47 / 50 47. DKPP membentuk TPD bertujuan untuk A. memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah B. memeriksa dana kampanye pemilu di daerah C. memeriksa berkas administrasi pemilu di daerah D. memeriksa DPT di daerah E. menetapkan peserta pemilu di daerah 48 / 50 48. Tim pemeriksa daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang dibentuk oleh A. Presiden B. DPR C. DPD D. DKPP E. Bupati 49 / 50 49. Rapat pleno DKPP adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas, memusyawarahkan dan memutus perkara pelanggaran kode etik dan minimal dihadiri paling sedikit berapa orang anggota DKPP A. 3 orang B. 4 orang C. 5 orang D. 6 orang E. 7 orang 50 / 50 50. DKPP adalah lembaga yang betugas menangani A. perselisihan parpol B. sengketa hasil pemilu C. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu D. pelanggaran kampanye E. semua jawaban benar Your score is Facebook Twitter
