Latihan Soal 5

by
459

Latihan Soal 5

Latihan soal 5, khusus Anggota Forum Demokrasi Berkemajuan Jawa Tengah dibuat oleh Fordem.id

1 / 50

Apakah yang dimaksud Resume?

2 / 50

Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 adalah mengatur tentang?

3 / 50

Mengabdi pada negara Indonesia adalah sesuatu yang tidak penting bagi saya..

4 / 50

Sangsi pertama kali yang di berikan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah?

5 / 50

Sikap dan tindakan menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan NKRI dan tidak mengikat sertakan dan tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilu adalah makna dari?

6 / 50

Sikap dan tindakan menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan adalah makna dari?

7 / 50

Sikap dan tindakan menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan serta memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu adalah makna dari?

8 / 50

Sikap dan tindakan memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu, menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan dan program lembaga Penyelenggara Pemilu, mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung adalah makna dari?

9 / 50

Sikap dan tindakan menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah makna dari?

10 / 50

Sikap dan tindakan memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memberikan respon secara aktif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik adalah makna dari?

11 / 50

Sikap dan tindakan memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas dan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan adalah makna dari?

12 / 50

Sikap dan menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah makna dari?

13 / 50

Sikap dan tindakan memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik adalah makna dari?

14 / 50

Sikap dan tindakan memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah makna dari?

15 / 50

Sikap dan tindakan memperlakukan secara sama setiap calon, peserta pemilu, calon pemilih dan pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu adalah makna dari?

16 / 50

Sikap dan tindakan yang tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon dan atau peserta pemilu adalah makna dari?

17 / 50

Sumpah janji KPU dan Bawaslu yang diatur dalam peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 terdapat dalam pasal berapa?

18 / 50

Kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Termasuk makna profesionalitas penyelenggara pemilu yang berpedoman pada prinsip?

19 / 50

Dalam penyelenggaran pemilu, penyelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan atau putusan yang diambil. Termasuk makna integritas penyelenggara pemilu yang berpedoman pada prinsip?

20 / 50

Salah satu landasan kode etik penyelenggara pemilu adalah ketatapan MPR RI yang bernomor?

21 / 50

Dasar asas yang digunakan untuk pelaksanaan pemilu adalah?

22 / 50

Yang termasuk tujuan pengaturan kode etik penyelenggara pemilu adalah?

23 / 50

Peraturan DKPP yang mengatur tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu diatur dalam aturan DKPP No berapa?

24 / 50

Setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dengan berdasarkan?

25 / 50

Komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat?

26 / 50

Yang termasuk lembaga penyelenggara pemilu adalah?

27 / 50

Kode etik penyelenggara pemilu harus berdasarkan pada, kecuali?

28 / 50

Agar tercipta pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka penyelenggara pemilu wajib bersikap dan bertindak sesuai peraturan DKPP?

29 / 50

Setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, sumpah janji jabatan?

30 / 50

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat sebab rakyat memilih pemimpin secara langsung melalui pemilu?

31 / 50

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara?

32 / 50

Penyelenggara pemilu berkewajiban, kecuali?

33 / 50

Penyelenggara pemilu berpedoman pada asas?

34 / 50

Kode etik bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh?

35 / 50

Kode etik berlandaskan pada, kecuali?

36 / 50

Kode etik penyelenggara pemilihan umum diatur dalam?

37 / 50

Untuk menunjang efektifitas proses penyusunan daftar pemilih, dibentuk forum koordinasi pemutakhiran data pemilih dengan beberapa kementerian dan lembaga non kementerian kecuali?

38 / 50

Untuk menunjang efektivitas proses penyusunan daftar pemilih, dibentuk dengan beberapa kementerian dan lembaga non kementerian yaitu?

39 / 50

Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, maka yang melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian adalah?

40 / 50

Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh?

41 / 50

Pemutakhiran data pemilih di rumah tahanan, lembaga permasyarakatan dan rumah sakit dilakukan oleh?

42 / 50

KPU Kab/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan menggunakan Sidalih dengan memperhatikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap berapa bulan?

43 / 50

Urutan proses pemutakhiran data pemilih sampai pada penetapan DPT pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua adalah?

44 / 50

Pemerintah menyediakan data pemilih pemula sebagai bahan penyusunan daftar pemilih pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua yaitu?

45 / 50

Dalam hal terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, KPU berkewajiban menyusun daftar pemilih pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua dengan memasukkan pemilih?

46 / 50

KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas Pantarlih dengan menggunakan sampel paling sedikit berapa persen dari jumlah TPS di daerah kabupaten/kota?

47 / 50

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun data pemilih, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT dan DPTb menggunakan?

48 / 50

Pemilih dalam DPK Pemilu didaftar di TPS sesuai dengan alamat pemilih yaitu?

49 / 50

Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukan?

50 / 50

Dalam hal jumlah pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis DPTB. Berapa jumlah maksimal pemilih di TPS?