Latihan Soal 15

155

Latihan Soal 15

1 / 100

1. Dalam menjalankan tugasnya, ketua KPU provinsi bertanggung jawab kepada:

A. KPU RI

B. Ketua KPU RI

C. KPU RI dan DPRD Provinsi

D. KPU RI, Gubernur dan DPRD Provinsi

E. Rapat Pleno

2 / 100

2. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah berikut ini kecuali?

A. Pernah menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota

B. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) untuk calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

C. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu

D. Berpendidikan paling rendah S1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota

3 / 100

3. Tugas dan wewenangn KPU Kabupaten/Kota dalam penyelengggaraan Pemilu kecuali?

A. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

B. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi

C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/Kota

D. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPKS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN

4 / 100

4. Status KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah? Pilihlah jawaban yang paling tepat.

A. KPU bersifat tetap, KPU Provinsi dan KPU Kabuapten/kota bersifat Adhoc

B. KPU dan KPU Provinsi bersifat tetap, sementara KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc

C. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat Adhoc

D. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap

5 / 100

5. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota meliputi?

A. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal

B. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR Pemerintah

C. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih

D. Jawaban a, b, dan c benar

6 / 100

6. Dimanakah kedudukan kantor Bawaslu RI?

A. Berkedudukan di Jakarta

B. Berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia

C. Berkantor di Provinsi DKI Jakarta

D. Beerkantor di Jl HM Thamrin Jakarta

7 / 100

7. Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon persorangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh?

A. KPU RI

B. Bawaslu provinsi dan kota

C. KPU Provinsi

D. KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS

8 / 100

8. Pasangan calon persorangan yang akan mendaftakan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya….dari jumlah penduduk.

A. 4%

B. 5%

C. 6%

D. 6,5%

9 / 100

9. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam surat undangan/pemberitahuan memilih, diantaranya adalah?

A. Nomor induk kependudukan

B. Nama lengkap pemilih

C. Alamat domisili pemilih

D. Jawaban a, b, c benar

10 / 100

10. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik oleh?

A. Presiden

B. DPR

C. DPRD Provinsi

D. Menteri Dalam Negeri

11 / 100

11. Untuk pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat?

A. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih

B. Menyerahkan kepada KPPS

C. Harus didampingi oleh Polisi

D. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh Hansip

12 / 100

12. Daftar pemilih tetap dalam pemilihan gubernur, bupati, walikota ditetapkan oleh

A. KPU Kab/Kota

B. PPK

C. Bawaslu

D. PPS

13 / 100

13. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih WNI harus memenuhi syarat?

A. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya

B. Memiliki KTP el

C. Berdomisili tetap

D. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

14 / 100

14. Yang memiliki hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang?

A. Sudah berumur 17 tahun atau sudah lulus SLTA atau sederajat

B. Sudah/Pernah kawin

C. Sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih

D. Sudah berumur 17 tahun

15 / 100

15. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota terdapat keberatan saksi dan apabila keberatan saksi dapat diterima, maka?

A. KPU Kabupaten/kota mengabaikan begitu saja

B. KPU Kabupaten/kota langsung melaksanakan pembetulan saat itu juga

C. KPU Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten untuk melakukan pembetulan

D. KPU Kabupaten/kota membuat BA dasn selanjutnya dilakukan pembetulan disaksikan Bawaslu

16 / 100

16. Pelanggaran yang sering terjadi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebagai berikut, kecuali?

A. Warga negara yang tidak memenuhi syarat dan tidak terdaftar sebagai pemilih

B. Orang yang belum berusia 17 tahun terdaftar sebagai pemilih

C. Pindah domisili tapi masih terdaftar sebagai pemilih di tempat asal

D. Orang meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih

17 / 100

17. Di bawah ini merupakan tujuan pemilihan umum secara umum, kecuali?

A. Pemilu diselenggarakan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai

B. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga legislatif

C. Sarana dan saluran untuk mengubah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan

D. Untuk melaksanakn perinsip hak asasi warga negara

18 / 100

18. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah?

A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

B. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia

C. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat

D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Daerah

19 / 100

19. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila berdasarkan dari hasil pemeriksaan Panwaslu Kecamatan terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut, kecual?

A. Pembukaan kotak suara dan atau bekas pemungutandan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

B. Ketua KPPS meminta pemiih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamat pada suarat suara yang sudah ditentukan

C. Saksi tidak hadir di TPS atau telah meninggalkan TPS sebelum proses pemungatan suara selesai

D. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat yang telah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

20 / 100

20. Salah satu tujuan audit laporan dana kampanye oleh kantor akuntan publik adalah?

A. Memastikan bahwa pengelolaan dana kampanye dapat dipertanggungjawabkan secara transparan

B. Menjamin keberlangsungan pekerjaan kantor akuntan publik dalam pemilu

C. Mencegah partai melakukan pemerasan kepada calon

D. Memberikan ruang komunikasi bagi pemberi sumbangan dana kampanye dan pasangan calon

21 / 100

21. Kegiatan kampanye di bawah ini yang termasuk kategori pelanggaran administrasi adalah?

A. Kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU proinsi dan KPU Kabupaten/Kota?

B. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan

C. Penggunaan fasilitas pemerintah/TNI/Polri, tempat ibadah dan fasilitas pendidikan yang dilarang

D. Pelibatan ASN, TNI, Polri, kepada desa dan perangkat desa

22 / 100

22. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus dipastikan oleh Pengawas TPS dan PKD dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS, kecuali?

A. Pelaksanaan pemungutan suara di TSP dipimpin langsung oleh PPS

B. Pemnerrian suara dilaksanakanolej pemilih

C. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi calon yang menyerahkan mandat tertulis kepada calon

D. Penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas.

23 / 100

23. Seluruh perlengkapan pemilu di TPS sudah harus berada di lokasi TPS paling lambat?

A. 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara

B. 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara

C. 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara

D. Pada hari pemungutan suara

24 / 100

24. SIDALIH kepanjangan dari?

A. Sistem data pemilih

B. Sistem pendataan data pemilih

C. Sistem informasi data pemilih

D. Sistem informasi pendataan pemilih

25 / 100

25. Berikut adalah kondisi penyebab dilakukannya penghitungan ulang surat suara di TPS, kecuali?

A. Penghitungan suara dilakukan di tempat terbuka

B. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang pencahayaan

C. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas

D. Saksi calon, PKD, masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas atau penghitungan suara di tempat yang lain yang tidak ditentukan

26 / 100

26. Penyerahan berita acara dan serfitikat beserta kelengkapannya pada saat di PPK wajib diawasi oleh?

A. PKD

B. Anggota PPK

C. Polri

D. Panwaslu Kecamatan

27 / 100

27. Penggunaan surat suara cadangan wajib dilengkapi dengan?

A. Tanda tangan Ketua KPPS

B. Tanda tangan Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS

C. Tanda tangan Pengawas TPS

D. Tanda tangan sari saksi

28 / 100

28. Penghitungan surat suara dapat dilakukan, kecuali?

A. Perhitungan dilakukan oleh KPPS

B. Perhitungan dilakukan pada pukul 13.00

C. Di tempat pemungutan suara

D. Pada saat pengawas TPS dan saksi tidak hadir

29 / 100

29. Penyiapan TPS dilakukan paling lambat?

A. 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara

B. Hari pemungutan suara

C. 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara

D. 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara

30 / 100

30. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi di bawah ini, kecual?

A. Rapat pemungutan suara

B. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara

C. Memantau proses pemungutan suara

D. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara

31 / 100

31. Dalam mengelola dan mengatur dana kampanye dalam bentuk uang harus ditempatkan ?

A. Rekening khusus dana kampanye

B. Rekening partai politik

C. Rekening calon

D. Rekening ketua tim sukses

32 / 100

32. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan ?

A. Kartu keluarga

B. KTP el

C. Surat keterangan menikah

D. Stiker Coklit

33 / 100

33. Tata cara perncocokan dan penelitian data pemilih oleh Pantarlih dilakukan dengan?

A. Pemutakhiran data pemilih sementara

B. Meutakhirkan hasil masukan masyakarat

C. Mendatangi rumah ke rumah

D. Mencocokan dengan data penduduk di tingkat RT/RW

34 / 100

34. Partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat, dapat mencalonkan?

A. Dua pasangan calon

B. Satu pasangan calon

C. Calon perseorangan

D. Wakil pasangan calon

35 / 100

35. Putusan DKPP besifat

A. final dan mengikat

B. tidak final dan mengikat

C. rekomendasi bagi penegak hukum

D. rekomendasi kepada penyelenggara pemilu di atasnya

E. pelapor dapat mengajukan banding ke MK, MA, dan PTUN

36 / 100

36. Rapat pleno dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling tidak

A. 2 orang anggota DKPP

B. 3 orang anggota DKPP

C. 4 orang anggota DKPP

D. 5 orang anggota DKPP

E. 6 orang anggota DKPP

37 / 100

37. Alat bukti berupa

A. keterangan saksi

B. keterangan ahli

C. surat atau tulisan

D. petunjuk

E. semua benar

38 / 100

38. Uraian dugaan pelanggaran kode etik memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing teradu atau terlapor meliputi, kecuali

A. waktu perbuatan dilakukan

B. tempat perbuatan dilakukan

C. perbuatan yang dilakukan

D. cara perbuatan dilakukan

E. dampak atas perbuatan yang dilakukan

39 / 100

39. Pengaduan laporan dugaan pelanggaran kode etik disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dokumen dalam format digital dan disimpan secara elektronik berupa

A. frashdisk

B. micro sd

C. compact disk/cakram padat

D. email

E. Whatsapp dokumen

40 / 100

40. Masa jabatan Pengawas TPS selama 1 bulan dibentuk dan berakhir…

A. Pengawas TPS dibentuk paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari setelah hari pemungutan suara.

B. Pengawas TPS dibentuk paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara.

C. Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara.

D. Pengawas TPS dibentuk paling lambat 27 (dua puluh tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

E. Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

41 / 100

41. Sebagaimana pasal 53 poin (d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bahwa; Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dilaksanakan oleh;

A. Anggota Panwaslu Kecamatan

B. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan

C. Koordinator Divisi SDM Panwaslu Kecamatan

D. Ketua Pawaslu Kecamatan

E. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

42 / 100

42. Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 orang, dalam rangka mengkoordinasikan tugas dan fungsinya anggota Panwaslu Kecamatan membidangi 3 divisi. Tersebut sebagaimana Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan…Divisi apakah yang dimaksud;

A. Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas. Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi

B. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Masyarakat, Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, dan Divisi Organisasi Sumber Daya Manusia, dan Data Informasi

C. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar lembaga, Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, dan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi

D. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga, Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi

E. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga, Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Divisi Sumber Daya Manusia

43 / 100

43. Berikut ini hal-hal yang yang menyebabkan seorang Panwaslu Kecamatan diberhentikan dengan tidak hormat, kecuali..

A. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik

B. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban.

C. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah

D. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas

E. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan tindak pidana lainnya.

44 / 100

44. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, yang bukan merupakan tugas Bawaslu yaitu..

A. Melakukan perencanaan, pengadaan dan distribusi logistik Pemilu.

B. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

C. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.

D. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.

E. Mengevaluasi pengawasan Pemilu.

45 / 100

45. Struktur organisasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PKD, sampai dengan PTPS menggunakan pengaturan organisasi secara…

A. Koordinasi

B. Instruksi

C. Subtantif

D. Fasilitatif

E. Hierarkis

46 / 100

46. Nilai – nilai pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari disebut juga…..

A. Nilai Dasar

B. Nilai Fleksibilitas

C. Nilai Intrumental

D. Nilai Perjuangan

E. Semua benar.

47 / 100

47. Berdasarkan UU 7/2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara :

A. 7 (tujuh) hari

B. 14 (empat belas) hari

C. 21 (dua puluh satu) hari

D. 23 (dua puluh tiga) hari

E. 30 (tiga puluh) hari

48 / 100

48. Wewenang Panwaslu Kecamatan sesuai dengan UU 7/2017 pasal 106, adalah :

A. Mengawasi setiap tahapan Pemilu atau Pemilihan

B. Memberikan rekomendasi kepada PPK

C. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

D. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;

E. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

49 / 100

49. Jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka…

A. Panwaslu Kelurahan/Desa yang wilayah kerjanya berdekatan dengan Panwaslu kelurahan/Desa yang berhalangan, mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajibannya sementara

B. Panwaslu Kecamatan langsung mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa yang berhalangan

C. Panwaslu Kecamatan memerintahkan Panwaslu Kelurahan/Desa yang wilayah kerjanya berdekatan untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban sementara Panwaslu Kelurahan/Desa yang berhalangan

D. Panwaslu Kecamatan memerintahkan Pengawas TPS dalam wilayah kerja Panwaslu Kelurahan/Desa yang berhalangan untuk mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajibannya

E. Panwaslu Kecamatan mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota

50 / 100

50. Penggantian antarwaktu anggota Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan ketentuan…

A. Digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan Bawaslu

B. Digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang diseleksi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

C. Digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan

D. Digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya yang ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

E. Digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota

51 / 100

51. Berapa Jumlah Kursi DPR RI pada Pemilu 2019?

A. 570

B. 575

C. 576

D. 560

E. 565

52 / 100

52. Siapakah Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat RI?

A. Abhan

B. Rahmat Bagja

C. Herwyn Jefler Hielsa Malonda

D. Puadi

E. Lolly Suhenty

53 / 100

53. Berapakah Jumlah Anggota Bawaslu RI?

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

E. 3

54 / 100

54. Setelah melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya politik uang, namun potensi politik uang tetap tinggi, sehingga langkah apa yang harus diambil oleh Panwascam?

A. Melakukan pengawasan melekat

B. Melakukan Patroli pengawasan

C. Melibatkan seluruh Stakeholder

D. Melakukan kunjungan kepada peserta pemilu

E. Huruf a dan b benar

55 / 100

55. Pengawasan partisipatif termaktub dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. bentuk partisipasi masyarakat dimaksud adalah.

A. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

B. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu.

C. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.

D. semua benar

E. tidak ada yang benar

56 / 100

56. Jika ada laporan terkait pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh staf PNS di lingkungan kelurahan, langkah apa yang diambil oleh Panwaslu Kecamatan?

A. melaporkan kepada Lurah sebagai atasan PNS tersebut

B. menegurnya agar tidak mengulangi perbuatanya

C. menyampaikan laporan tersebut kepada Camat dan Bupati sebagai Pembina kepegawaian

D. menerima laporan tersebut

E. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan

57 / 100

57. Berapa persen syarat partai politik memiliki kepengurusan ditingkat kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota.

A. 75 persen

B. 100 persen

C. 50 persen

D. 30 persen

E. tidak perlu

58 / 100

58. Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 yang memenuhi Parliamentary Threshold dan memiliki kursi di DPR RI jika mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu tahun 2024 apakah harus tetap diverifikasi.?

A. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual

B. Verifikasi administrasi dan tidak diverifikasi faktual

C. Verifikasi saja

D. Verifikasi Faktual

E. Verifikasi Administrasi saja

59 / 100

59. Kampanye dapat dilakukan melalui metode, kecuali:

A. Pertemuan Terbatas

B. Pertemuan tatap muka dan dialog

C. Debat Publik

D. Pengumuman di masjid

E. Penyebaran bahan kampanye

60 / 100

60. Semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam Pancasila sila…

A. Pertama

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat

E. Kelima

61 / 100

61. Ketentuan di dalam UUD RI 1945 yang bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial, yaitu pasal 4 dan pasal ….

A. 17 UUD RI 1945

B. 15 UUD RI 1945

C. 16 UUD RI 1945

D. 14 UUD RI 1945

E. 11 UUD RI 1945

62 / 100

62. Kebijakan kuota keterwakilan perempuan di parlemen disebut:

A. Affirmative Action

B. Parlementary Threshold

C. Distric magnitude

D. Emansipasi Wanita

E. Close List

63 / 100

63. Dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, Panwascam memiliki kewenangan yaitu?

A. Menerima dan menindaklanjuti laporan

B. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan oleh KPU hasil putusan Mahkamah Konstitusi

C. Meregister laporan penyelesaian sengketa hasil

D. Merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi

E. Pilihan a, b, c, d semua salah

64 / 100

64. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di atur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor?

A. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Nomor 2019

B. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Nomor 2019

C. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Nomor 2018

D. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Nomor 2019

E. a, b, c, d salah semua

65 / 100

65. Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelangaran disebut?

A. Laporan

B. Temuan

C. Informasi Awal

D. Pemantauan

E. Penelusuran

66 / 100

66. Pada pasal ……. Panwaslu kecamatan berkewajiban sesuai Undang-undang Pemilu.

A. 107

B. 108

C. 109

D. 106

E. 105

67 / 100

67. Pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Panwaslu Kecamatan Bertugas, Kecuali?

A. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan

B. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait

C. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan

D. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan

E. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Provinsi

68 / 100

68. Pernyataan yang benar mengenai pengawas TPS adalah?

A. Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten untuk membantu Panwas Kecamatan

B. Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk membantu Bawaslu Kabupaten

C. Petugas yang dibentuk oleh PPL untuk membantu PPL

D. Petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL

E. Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu PPL

69 / 100

69. Dalam kampanye dilarang melibatkan?

A. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negera dan kepala desa

B. Pelajar/mahasiswa

C. Orang jompo

D. Anggota non partai

E. Anggota ORMAS

70 / 100

70. Di bawah ini bentuk-bentuk kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali?

A. Pertemuan terbatas

B. Pertemuan tatap muka

C. Kuliah umum

D. Rapat umum

E. Pemasangan alat peraga di tempat umum

71 / 100

71. Untuk menjadi calon Bupati dan Calon Walikota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, maka calon perseorangan harus mendapatkan dukungan sebesar?

A. Paling sedikit 6,5% dari jumlah penduduk

B. Paling sedikit 4% dari jumlah pemilih

C. Paling sedikit 3 % dari jumlah penduduk

D. Paling Sedikit 2,5 % dari jumlah pemilih

E. Paling sedikit 2 % dari jumlah penduduk

72 / 100

72. Berdasarkan Pasal 226 Undang Undang 7 tahun 2017, Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden didaftarkan oleh?

A. KPu

B. Masyarakat

C. Partai Politik yang sudah mendaftar

D. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu

E. Pemantau Pemilu

73 / 100

73. Siapa saja yang membantu KPU Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih?

A. Pantarlih, PPS dan PPK

B. PPS

C. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa

D. Masyarakat

E. Bawaslu Kabupaten/Kota

74 / 100

74. Jika terdapat kekurangan surat suara suatu jenis pemilihan, maka KPPS dapat meminta tambahan dari TPS terdekat, tentu setelah koordinasi dengan?

A. PPS

B. Panwascam

C. Bawaslu Kabupaten

D. KPU Kabupaten

E. PPK

75 / 100

75. Berikut kerawanan yang terjadi dalam Tahapan Distribusi Logistik dalam Pemilu atau Pemilihan, kecuali?

A. Kurangnya Surat Suara

B. Kurangnya Berita Acara Hasil Pemungutan Suara

C. Tidak Tepatnya Sasaran

D. Kurangnya Alat Peraga Kampanye

E. a, b dan c benar

76 / 100

76. Dalam Masa tenang, Biasanya Bawaslu melakukan Patroli Pengawasan yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini, kecuali?

A. Tidak ada lagi aktifitas Kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu

B. Tidak ada lagi Pemberian Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta Pemilu

C. Tidak ada lagi pemutakhiran data pemilih

D. Tidak ada lagi Pemberitaan tentang Pemilu di wilayah masing-masing

E. b dan c benar

77 / 100

77. Dalam Tahapan Kampanye, terdapat potensi pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kempanye. Untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran tersebut maka Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak yang tepat yang disebut di bawah ini , kecuali?

A. Partai Politik

B. PPK

C. Pemerintah Daerah

D. TNI

E. a dan b benar

78 / 100

78. Sosialisasi pengawasan kepada masyarakat atau disebut dengan gerakan pengawasan partisipatif tentu harus menyasar kelompok sasaran yang tepat di kecamatan masing-masing, berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu, di bawah ini beberapa unsur yang tepat menjadi kelompok sasaran, kecuali?

A. Kelompok Perempuan

B. Anggota Partai Politik

C. Siswa SMP

D. Kelompok Masyarakat Adat

E. A dan b benar

79 / 100

79. Secara administratif Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggung kepada?

A. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan

B. Ketua Panwaslu Kecamatan

C. Anggota Panwaslu Kecamatan

D. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

E. Camat setempat

80 / 100

80. Kewajiban sekretariat KPU Kab/Kota adalah…

A. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan

B. memelihara barang inventaris KPU Kab/kota

C. mengelola barang inventaris KPU Kab/Kota

D. Jawaban B dan C Benar

E. Jawaban A, B, dan C Benar

81 / 100

81. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS adalah merupakan….. KPPS

A. Tugas

B. Wewenang

C. Kewajiban

D. Hak

E. Tugas tambahan

82 / 100

82. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan…

A. kompetensi

B. usia

C. tinggi badan

D. latarbelakang ormas

E. nilai ijazah

83 / 100

83. Membantu KPU Kab/Kota dalam penyelenggaraan pemilu merupakan …… PPK

A. inisiatif

B. wewenang

C. kewajiban

D. tugas

E. hak

84 / 100

84. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada…

A. Tuhan Yang Maha Esa

B. Bupati/Walikota

C. KPU RI

D. KPU Provinsi

E. DPRD Kabupaten/Kota

85 / 100

85. Salah satu penyebab anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu adalah…

A. melaksanakan ibadah dalam waktu yang lama

B. meninggal dunia

C. berwisata ke luar negeri

D. tidak ikut mencoblos saat pemilu

E. kerjanya malas-malasan

86 / 100

86. Yang bukan syarat menjadi tim seleksi anggota KPU adalah…

A. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik

B. memiliki kredibilitas dan integritas

C. memiliki jaringan dan koneksi yang bagus

D. memahami permasalahan pemilu

E. tidak sedang menjabat sebagai penyelenggara pemilu

87 / 100

87. Tim seleksi pengangkatan anggota KPU dari unsur akademisi berjumlah… orang

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

E. 3

88 / 100

88. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya merupakan….. KPU Kabupaten/Kota

A. Wewenang

B. Tugas

C. Kewajiban

D. Fungsi

E. Hak

89 / 100

89. KPU Provinsi berwenang menetapkan jadwal pemilu di…

A. Kabupaten

B. Provinsi

C. Kecamatan

D. Kelurahan

E. Desa

90 / 100

90. Yang bertugas memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU adalah…

A. Ketua KPU

B. Sekjen KPU

C. Semua Anggota KPU

D. Jubir KPU

E. Humas KPU

91 / 100

91. Yang bukan bagian dari KPU adalah…

A. PPLN

B. KPPS

C. KPPSLN

D. PPSLN

E. Panwaslu LN

92 / 100

92. Dibawah ini yang merupakan asas penyelenggaraan pemilu berdasarkan pasal 2 bab II UU No 7 tahun 2017

A. berkepastian hukum

B. tertib

C. langsung

D. efektif

E. efisien

93 / 100

93. Larangan partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berlaku secara

A. Mutlak

B. Mutatis

C. Mutandis

D. Universal

E. Insidental

94 / 100

94. Pendidikan minimal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

A. SD

B. SMP

C. SMA

D. D3

E. S1

95 / 100

95. Bagaimana waktu yang dibutuhkan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengganti salah satu calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap

A. 3 hari sejak berhalangan tetap

B. 4 hari sejak berhalangan tetap

C. 5 hari sejak berhalangan tetap

D. 6 hari sejak berhalangan tetap

E. 7 hari sejak berhalangan tetap

96 / 100

96. Masa pendaftaran bakal pasangan presiden dan wakil presiden paling lama……. Sebelum hari pemungutan suara

A. 7 bulan

B. 8 bulan

C. 9 bulan

D. 10 bulan

E. 11 bulan

97 / 100

97. Persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi

A. paling sedikit 10% dari jumlah kursi DPR

B. paling sedikit 15% dari jumlah kursi DPR

C. paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR

D. paling sedikit 25% dari jumlah kursi DPR

E. paling sedikit 30% dari jumlah kursi DPR

98 / 100

98. Berapa waktu yang dibutuhkan PPS untuk mengumumkan kembali DPS Hasil Perbaikan kepada masyarakat atau peserta pemilu

A. 7 hari

B. 14 hari

C. 21 hari

D. 28 hari

E. 30 hari

99 / 100

99. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau peserta pemilu paling lama……….. Sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu

A. 7 hari

B. 14 hari

C. 21 hari

D. 28 hari

E. 30 hari

100 / 100

100. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah

A. RT

B. RW

C. Kelurahan

D. Kecamatan

E. Kabupaten/Kota

Your score is
Facebook Twitter