Latihan Soal 11

oleh
104

Latihan Soal 11

Latihan soal 11, khusus Anggota Forum Demokrasi Berkemajuan Jawa Tengah dibuat oleh Fordem.id

1 / 100

1. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak…. orang

2 / 100

2. Yang bukan termasuk bagian dari Bawaslu adalah…

3 / 100

3. Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilaksanakn oleh…

4 / 100

4. Kewajiban sekretariat KPU Kab/Kota adalah…

5 / 100

5. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota bersifat…

6 / 100

6. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS adalah merupakan….. KPPS

7 / 100

7. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan…

8 / 100

8. Jumlah anggota KPPS sebanyak…..orang

9 / 100

9. Yang berwenang membentuk KPPS adalah

10 / 100

10. Membantu KPU Kab/Kota dalam penyelenggaraan pemilu merupakan …… PPK

11 / 100

11. PPK dibentuk oleh KPU Kab/Kota paling lambat …. bulan sebelum penyelenggaraan pemilu

12 / 100

12. Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada…

13 / 100

13. Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota 3 orang sah apabila…

14 / 100

14. Salah satu penyebab anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu adalah…

15 / 100

15. Yang bukan syarat menjadi tim seleksi anggota KPU adalah…

16 / 100

16. Tim seleksi pengangkatan anggota KPU dari unsur akademisi berjumlah… orang

17 / 100

17. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya merupakan….. KPU Kabupaten/Kota

18 / 100

18. KPU Provinsi berwenang menetapkan jadwal pemilu di…

19 / 100

19. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal adalah merupakan…

20 / 100

20. Yang bertugas memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU adalah…

21 / 100

21. Yang bukan bagian dari KPU adalah…

22 / 100

22. Prinsip penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah sebagai berikut, kecuali…

23 / 100

23. Dibawah ini yang merupakan asas penyelenggaraan pemilu berdasarkan pasal 2 bab II UU No 7 tahun 2017

24 / 100

24. Berapa jumlah keterwakilan kuota perempuan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

25 / 100

25. Larangan partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berlaku secara

26 / 100

26. Pendidikan minimal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

27 / 100

27. Berapa usia minimal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

28 / 100

28. Bagaimana waktu yang dibutuhkan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengganti salah satu calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap

29 / 100

29. Bagaimana kebijakan KPU jika terdapat pendaftaran 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon

30 / 100

30. Masa pendaftaran bakal pasangan presiden dan wakil presiden paling lama……. Sebelum hari pemungutan suara

31 / 100

31. Persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi

32 / 100

32. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap pada tingkat

33 / 100

33. Penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya

34 / 100

34. PPLN dalam menyusun daftar pemilih di luar negeri menggunakan

35 / 100

35. Apa yang menjadi dasar KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

36 / 100

36. Berapa waktu yang dibutuhkan PPS untuk mengumumkan kembali DPS Hasil Perbaikan kepada masyarakat atau peserta pemilu

37 / 100

37. PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau peserta pemilu paling lama……….. Sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu

38 / 100

38. Berapa waktu yang dibutuhkan PPS untuk mengumumkan DPS kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dari masyarakat

39 / 100

39. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah

40 / 100

40. Petugas Pemuutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) terdiri dari beberapa perangkat, kecuali

41 / 100

41. jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi adalah?

42 / 100

42. Jumlah Kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi tercantum dalam pasal?

43 / 100

43. Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit … dan paling banyak

44 / 100

44. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR:

45 / 100

45. Persyaratan dukungan minimal sesuai pasal 182 huruf p UU 7 Tahun 2017 adalah;

46 / 100

46. Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan dalm sidang pleno KPU paling lambat…. Bulan sebelum hari pemungutan suara

47 / 100

47. Berikut ini merupakan dokumen pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu, kecuali?

48 / 100

48. Pendaftaran Partai Politik sebagai peserta pemilu, tertuang dalam Pasal?

49 / 100

49. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi syarat-syarat antara lain:

50 / 100

50. Pemilih untuk memilih anggota DPD dilaksankan dengan sistem?

51 / 100

51. Penetapan Pasangan calon terpilih paling lambat….hari sebelum sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden

52 / 100

52. Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan?

53 / 100

53. Sesuai dengan pasal 159 ayat (3) yang bukan termasuk kewajiban DKPP adalah?

54 / 100

54. Salah satu tugas DKPP adalah melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal?

55 / 100

55. Susunan DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan…..orang anggota

56 / 100

56. Dalam hal peraturan Bawasalu diduga bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengujiannya dilakukan oleh

57 / 100

57. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu

58 / 100

58. Panwaslu LN berwenang

59 / 100

59. Berikut ini yang bukan merupakan tugas Panwaslu LN adalah

60 / 100

60. Di bawah ini yang tidak sesuai dengan Pasal 155 UU Nomor 7 Tahun 2021 adalah

61 / 100

61. Dalam menjalankan tugas, Bawaslu melapor kepada DPR dan Presiden mengenai pelaksanaan tugas pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan tugas lainnya. Hal ini tercantum dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal?

62 / 100

62. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c UU No 7 Tahun 2017, kecuali

63 / 100

63. Berikut ini adalah syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta pengawas TPS, kecuali

64 / 100

64. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administraif bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama

65 / 100

65. Pengusulan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pasal 232 pada ayat 1 dilakukan

66 / 100

66. Dalam hal bakal pasangan calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 227 dan pasal 229, KPu meminta partai politik dan atau gabungan partai politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal pasangan calon yang baru sebagai pengganti. Petikan tersebut terdapat dalam pasal….dan ayat….

67 / 100

67. KPU memberikan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang tergabung dan atau bakal pasangan calon paling lama

68 / 100

68. Pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang tergabung dan atau bakal pasangan calon menyerahkan hasil perbaikan dan atau kelengkapan persyaratan adminsitratif bakal pasangan calon kepada KPU paling lama

69 / 100

69. KPU menolak pendaftaran pasangan calon dalam hal

  1. Pendaftaran 1 pasangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peseta pemilu; atau
  2. Pendaftaran 1 pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan partai politik pemilu lainnya tidak dsapat mendaftaran pasangan calon.

Pernyataan tersebut adalah bunyi dari

70 / 100

70. Bunyi UU No 7 Tahun 2017 pasal 230 ayat 1 adalah sebagai berikut

71 / 100

71. Bunyi UU No 7 Tahun 2017 pasal 228 ayat 4 adalah sebagai berikut

72 / 100

72. Partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Pernyataan tersebut adalah bunyi dari

73 / 100

73. Berikut adalah salah satu persyaratan pendaftaran yang harus dilengkapi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, kecuali

74 / 100

    74.
  1. Kesepakatan antar partai politik
  2. Kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon.

Pernyataan tersebut adalah bunyi dari UU No 7 Tahun 2017 pasal

75 / 100

75. Bunyi UU No 7 Tahun 2017 Pasal 223 ayat 1 adalah sebagai berikut

76 / 100

76. Partai politik dapat melakukan kesepakaran dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon. Pernyataan tersebut adalah bunyi dari UU No 7 Tahun 2017 Pasal….ayat….

77 / 100

77. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Pernyataan tersebut di atas adalah bunyi

78 / 100

78. PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan menjadi

79 / 100

79. PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama

80 / 100

80. Panitia Pemilihan Luar Negeri melakukan pemutakhiran data pemilih paling lama

81 / 100

81. PPS wajib memperaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu paling lama

82 / 100

82. Salinan daftar pemilih sementara harus diberikan oleh PPK melalui PPK kepada peserta pemilu di tingkat kecamatan sebagai

83 / 100

83. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, Pantarlih memberikan kepada pemilih tanda bukti

84 / 100

84. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kab/Kota dibantu oleh

85 / 100

    85.
  1. Warga negara Indonesia
  2. Genap berumur 17 tahun atau lebih
  3. Sudah kawin atau sudah pernah kawin adalah termasuk syarat untuk

86 / 100

86. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 100.000 orang sampai dengan 200.000 orang memperoleh alokasi

87 / 100

87. Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota memperhatikan perinsip berikut ini kecuali

88 / 100

88. Perhatikan pernyataan berikut ini

  1. Warga negara Indonesia yang sudah berumur 21 tahun atau lebih
  2. Bertakwa kepada Tumah YME
  3. Bersedia bekerja penuh waktu adalah termasuk

89 / 100

89. Nama lambang dan atau tanda gambar partai politik dilarang sama dengan

90 / 100

90. 1 Berstatus badan hukum sesuai dengan UU tentang Parpol

  1. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
  2. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi

Pernyataan tersebut adalah termasuk

91 / 100

91. Yang termasuk persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah, kecuali

92 / 100

    92.
  1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
  2. Penetapan peserta pemilu
  3. Masa kampanye pemilu

Pernyataan di atas adalah termasuk

93 / 100

93. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan pemilu ditetapkan dengan

94 / 100

94. Anggota DKPP berkwajiban

95 / 100

95. Kepanjangan dari DKPP adalah

96 / 100

    96.
  1. Bersikap adil dalam menjalan tugas dan wewenang
  2. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif
  3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya

Pernyataan tersebut di atas adalah termasuk

97 / 100

97. Tugas Bawaslu Kab/Kkota antara lain sebagai berikut, kecuali

98 / 100

98. Jika ada laporan terkait pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh staf PNS di lingkungan kelurahan, langkah apa yang diambil oleh Panwaslu Kecamatan?

99 / 100

99. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, kegiatan tersebut merupakan.?

100 / 100

100. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan, hal tersebut sebagai bentuk?

Pos.NameScore
1noormini100 %
2Adon86 %
3yudhi83 %
4atta79 %
5Ikhwan77 %
6Adi74 %
7agusr74 %
8suryadi hidayat74 %
9NIKMAH73 %
10Tia72 %
11Harun72 %
12Imam71 %
13Afifa71 %