Latihan Soal 10 |12:04 AM, 22 June, 202312:15 AM, 22 June, 2023by admin 90 Latihan Soal 10 Latihan soal 10, khusus Anggota Forum Demokrasi Berkemajuan Jawa Tengah dibuat oleh Fordem.id 1 / 100 1. Temuan terhadap pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada masa Kampanye disampaikan oleh Bawaslu kepada? A. Komisi ASN B. KPU C. Kepala Daerah D. Kepolisian E. Kejaksaan 2 / 100 2. Dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum, Panwascam memiliki kewenangan yaitu? A. Menerima dan menindaklanjuti laporan B. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan oleh KPU hasil putusan Mahkamah Konstitusi C. Meregister laporan penyelesaian sengketa hasil D. Merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi E. Pilihan a, b, c, d semua salah 3 / 100 3. Dalam hal menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan, Panwascam mendapat kewenangan menangani penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan pada? A. Surat edaran Bawaslu Republik Indonesia B. Surat Keputusan Bawaslu Provinsi C. Surat Tugas dari Bawaslu Kabupaten/Kota D. Surat Mandat dari Bawaslu Provinsi E. Surat Mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota 4 / 100 4. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di tangani oleh? A. Bawaslu Republik Indonesia B. Bawaslu Provinsi C. Bawaslu Kabupaten/Kota D. Pengawas Pemilihan satu tingkat di atasnya. E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 5 / 100 5. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di atur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor? A. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Nomor 2019 B. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Nomor 2019 C. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Nomor 2018 D. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Nomor 2019 E. a, b, c, d salah semua 6 / 100 6. Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang mengandung dugaan pelangaran disebut? A. Laporan B. Temuan C. Informasi Awal D. Pemantauan E. Penelusuran 7 / 100 7. Pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrative pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan disebut sebagai pelanggaran? A. Kode Etik B. Pidana Pemilu C. Administratif Pemilu D. Hukum Lainya E. Adat Pemilu 8 / 100 8. Panwaslu kecamatan bertugas sesuai dengan pasal 105 huruf c yaitu? A. Mengawasi netralitsa semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. B. Mengawasi pelaksanan tahapan penyelenggara pemilihan di wilayah kecamatan. C. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan. D. Pelaksanaan perhitungan dan pemunguatan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan. E. Pengawasan rekapitulasi suara ditingkat kecamatan. 9 / 100 9. Panwaslu Kecamatan Bertugas, berwenang dan berkewajiban tercantum pada pasal… Undang- undang Pemilu? A. 105,106 dan 107 B. 104,105 dan 106 C. 103,104 dan 105 D. 106,107 dan 108 E. 108,109 dan 105 10 / 100 10. Pada pasal ……. Panwaslu kecamatan berkewajiban sesuai Undang-undang Pemilu. A. 107 B. 108 C. 109 D. 106 E. 105 11 / 100 11. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu di wilayah kecamatan terdiri atas? A. Pelaksanaan kampanye B. Logistik pemilu dan pendistribusian C. Jawaban a dan b Benar D. Jawaban a dan b salah E. jawaban a yang benar 12 / 100 12. Pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Panwaslu Kecamatan Bertugas, Kecuali? A. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan B. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait C. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan D. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan E. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah Kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Provinsi 13 / 100 13. Panwaslu Kecamatan Berwenang terhadap Netralitas semua Pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye terdapat pada pasal…… Undang-Undang Pemilu? A. 106 huruf a B. 106 huruf c C. 106 huru g D. 106 huruf h E. 106 huruf d 14 / 100 14. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut? A. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan B. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau C. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah D. a,b,c dan e benar semua E. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 15 / 100 15. Pernyataan yang benar mengenai pengawas TPS adalah? A. Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten untuk membantu Panwas Kecamatan B. Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk membantu Bawaslu Kabupaten C. Petugas yang dibentuk oleh PPL untuk membantu PPL D. Petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL E. Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu PPL 16 / 100 16. Berikut ini termasuk larangan dalam kampanye, yaitu? A. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan B. Mengganggu ketertiban umum C. Menghina seseorang, calon dan/atau peserta yang lain D. Materi kampanye bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) E. Semua jawaban benar 17 / 100 17. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pemabatalan jika? A. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih C. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih D. Menyampaikan visi-misi secara sembunyi-sembunyi E. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu 18 / 100 18. Dalam kampanye dilarang melibatkan? A. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negera dan kepala desa B. Pelajar/mahasiswa C. Orang jompo D. Anggota non partai E. Anggota ORMAS 19 / 100 19. Setiap pejabat Negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, maka? A. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) B. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) C. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) D. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). E. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) 20 / 100 20. Di bawah ini bentuk-bentuk kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kecuali? A. Pertemuan terbatas B. Pertemuan tatap muka C. Kuliah umum D. Rapat umum E. Pemasangan alat peraga di tempat umum 21 / 100 21. Pernyataan yang salah tentang kampanye di bawah ini adalah? A. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu B. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab C. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. D. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye E. Pelaksana kampanye bisa mengikutsertakan masyarakat umum dan semua unsur Kepartaian 22 / 100 22. Untuk menjadi calon Bupati dan Calon Walikota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, maka calon perseorangan harus mendapatkan dukungan sebesar? A. Paling sedikit 6,5% dari jumlah penduduk B. Paling sedikit 4% dari jumlah pemilih C. Paling sedikit 3 % dari jumlah penduduk D. Paling Sedikit 2,5 % dari jumlah pemilih E. Paling sedikit 2 % dari jumlah penduduk 23 / 100 23. Berdasarkan Pasal 226 Undang Undang 7 tahun 2017, Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden didaftarkan oleh? A. KPu B. Masyarakat C. Partai Politik yang sudah mendaftar D. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu E. Pemantau Pemilu 24 / 100 24. Apa yang menjaadi dasar KPU Kabupaten/ Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap? A. KTP Elektronik B. Daftar pemilih sementara C. Daftar pemilih tambahan D. Kartu Keluarga E. Daftar Pemilih sementara hasil perbaikan 25 / 100 25. Siapa saja yang membantu KPU Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih? A. Pantarlih, PPS dan PPK B. PPS C. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa D. Masyarakat E. Bawaslu Kabupaten/Kota 26 / 100 26. Berikut kerawanan Pengawasan terhadap distribusi Surat Pemberitahuan Memilih / Form C-6 yang disampaikan oleh KPPS kepada Pemilih, kecuali? A. Tidak Sesuai Nama yang tertera B. Surat Pemberitahuan Memilih Tidak dibagikan C. Pemilh mendapatkan Lebih dari 1 kali Surat Pemberitahuan Memilih D. a, b dan c benar E. Surat Pemberitahuan Memilih / Form C-6 dibagikan kepada Pemilih 27 / 100 27. Jika terdapat kekurangan surat suara suatu jenis pemilihan, maka KPPS dapat meminta tambahan dari TPS terdekat, tentu setelah koordinasi dengan? A. PPS B. Panwascam C. Bawaslu Kabupaten D. KPU Kabupaten E. PPK 28 / 100 28. Jika terjadi Pelanggaran yang terjadi pada tahapan Distribusi Logistik dapat mengakibatkan berbagai potensi pelanggaran berikutnya seperti yang disebut di bawah ini, kecuali? A. Potensi Pelanggaran terhadap hilangnya hak pilih B. Potensi Pelanggaran terhadap manipulasi perolehan suara C. Potensi terjadinya Pemungutan Suara Ulang D. Potensi Pelanggaran terhadap proses Pencalonan E. a, b dan c benar 29 / 100 29. Berikut kerawanan yang terjadi dalam Tahapan Distribusi Logistik dalam Pemilu atau Pemilihan, kecuali? A. Kurangnya Surat Suara B. Kurangnya Berita Acara Hasil Pemungutan Suara C. Tidak Tepatnya Sasaran D. Kurangnya Alat Peraga Kampanye E. a, b dan c benar 30 / 100 30. Pilih jawaban yang tepat, Berikut Kewenangan Panwascam dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan? A. Terjadi Pelanggaran Administrasi Oleh PPK B. Terjadi Pelanggaran Etik oleh PPK C. Terjadi Pelanggaran Pidana Pemilu/Pemilihan D. Terjadi Pelanggaran kode etik Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi E. a, b, c Benar 31 / 100 31. Dalam Masa tenang, Biasanya Bawaslu melakukan Patroli Pengawasan yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini, kecuali? A. Tidak ada lagi aktifitas Kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu B. Tidak ada lagi Pemberian Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta Pemilu C. Tidak ada lagi pemutakhiran data pemilih D. Tidak ada lagi Pemberitaan tentang Pemilu di wilayah masing-masing E. b dan c benar 32 / 100 32. Tahapan Masa Tenang adalah Tahapan yang ditetapkan oleh KPU setelah tahapan? A. Tahapan Kampanye B. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih C. Tahapan Pencalonan D. Tahapan Pemungutan Suara E. b, c dan d benar 33 / 100 33. Dalam Tahapan Kampanye, terdapat potensi pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kempanye. Untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran tersebut maka Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak yang tepat yang disebut di bawah ini , kecuali? A. Partai Politik B. PPK C. Pemerintah Daerah D. TNI E. a dan b benar 34 / 100 34. Berikut adalah istilah Produk dari KPU yang terkait dengan Tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU, kecuali? A. Daftar Pemilih Tetap B. Daftar Pemilih Sementara C. Daftar Pemilih Tambahan D. Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) E. a dan b benar 35 / 100 35. Pada pemilihan kepala daerah, Pengawas Pemilu Kecamatan bertugas melakukan pengawasan Tahapan Perekrutan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK), hal ini diatur dalam? A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 B. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum D. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten E. Undang-undang Dasar tahun 1945 36 / 100 36. Sosialisasi pengawasan kepada masyarakat atau disebut dengan gerakan pengawasan partisipatif tentu harus menyasar kelompok sasaran yang tepat di kecamatan masing-masing, berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu, di bawah ini beberapa unsur yang tepat menjadi kelompok sasaran, kecuali? A. Kelompok Perempuan B. Anggota Partai Politik C. Siswa SMP D. Kelompok Masyarakat Adat E. A dan b benar 37 / 100 37. Pilih yang mana yang Paling Tepat pernyataan berikut ini? A. Pencegahan adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk mengurangi Pelanggaran Pemilu B. Pencegahan adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk menindak terjadinya pelanggaran pemilu C. Pencegahan adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir potensi pelanggaran pemilu D. Pencegahan adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk mengkoreksi terjadinya pelanggaran pemilu E. Pencegahan adalah seluruh tindakan yang terstruktur, sistematis, masif dan akurat dalam mencegah terjadinya persoalan Pemilu 38 / 100 38. Secara administratif Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggung kepada? A. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan B. Ketua Panwaslu Kecamatan C. Anggota Panwaslu Kecamatan D. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota E. Camat setempat 39 / 100 39. Secara fungsional Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggung kepada? A. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan B. Ketua Panwaslu Kecamatan C. Anggota Panwaslu Kecamatan D. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota E. Camat setempat 40 / 100 40. Struktur kelembagaaan di lembaga Pengawas Pemilu adalah? A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS B. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota D. Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS E. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa 41 / 100 41. Komposisi keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan memperhatikan keterwakilan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen. A. Laki-laki B. Perempuan C. Masyarakat setempat yang dibuktikan dengan E-KTP D. Laki-laki dan Perempuan E. c dan d benar 42 / 100 42. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh? A. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan B. Ketua Panwaslu Kecamatan C. Anggota Panwaslu Kecamatan D. Sekretariat Jenderal Bawaslu E. Benar semua 43 / 100 43. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada? A. Bawaslu Kabupaten/Kota B. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI C. Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi E. Bupati 44 / 100 44. Dibawah ini adalah Kewenangan yang dimiliki oleh Panwaslu Kelurahan/Desa, yaitu? A. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan B. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu C. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Berkoordinasi dengan kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang teknis pengawasan di TPS. E. a, b dan c adalah benar 45 / 100 45. Dibawah ini adalah tugas Panwaslu Kelurahan/Desa, Kecuali? A. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa B. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa C. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa D. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perahrari perundang-undangan E. Mengasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 46 / 100 46. Pengawas Kelurahan/Desa berjumlah? A. 1 orang setiap desa/kelurahan B. 1 orang setiap desa/kelurahan C. 2 orang setiap desa/kelurahan D. 3 orang setiap desa/kelurahan E. 5 orang setiap desa/kelurahan 47 / 100 47. Berikut salah satu prinsip dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa adalah? A. Mandiri, jujur dan adil B. Adil, Berkepastian hukum dan lancar C. Proporsional, akuntabel dan selektif D. Efektif, efisien dan modern E. Cepat, tepat dan akurat 48 / 100 48. Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu pada pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan untuk? A. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas B. Pergantian presiden C. Memberikan Kesempatan pada Setiap Warga Negara Indonesia Menggunakan hak pilihnya D. Mewujudkan Pemerintah yang Akuntabel dan Berkualitas E. Perebutan kekuasaan dan kepemimpinan 49 / 100 49. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam Penyelenggaran pemilu, kecuali? A. Proporsional B. Legalitas C. Akuntabel D. Efekif E. Jujur 50 / 100 50. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum,bebas, rahasia, jujur, dan adil, asas tersebut dituang dalam pasal . . .Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017. A. Pasal 5 B. Pasal 1 C. Pasal 3 D. Pasal 8 E. Pasal 2 51 / 100 51. Berikut ini yang bukan termasuk pengawas pemilu adalah? A. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota B. Panwaslu Kecamatan C. KPPS D. Pengawas TPS E. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi 52 / 100 52. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam Pemilu, Kecuali? A. Kampanye B. Pemungutan suara C. Penghitungan suara D. Masa Tenang E. Sengketa Proses Pemilu 53 / 100 53. Pelaksanaan demokrasi indonesia berdasarkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, tercantum di pasal…………………………………………………….. UUD 1945. A. 1 ayat 2 B. 3 ayat 4 C. 1 Ayat 1 D. 3 Ayat 2 E. 20 ayat 1 54 / 100 54. Budaya di Maluku hampir menyerupai budaya portugis yaitu adanya alat musik menyerupai gitar yang berukuran kecil atau terkenal dengan sebutan kencrung. hal tersebut terbukti bahwa keragaman budaya dipengaruhi oleh? A. Kondisi geologis B. Letak stategis C. Letak ekologis D. Letak geografis E. Letak ekologis dan geografis 55 / 100 55. Faktor yang mempengaruhi Indonesia memiliki budaya yang beragam, kecuali? A. Posisi negara Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua semudera B. Lempeng Eurasia yang dulunya menyatu kemudian terisolasi oleh lautan C. Orang Indonesia yang tidak bisa beradaptasi di suhu dingin D. Bentang alam Indonesia yang beragam, mulai dari pantai sampai gunung E. Negara Indonesia yang subur dengan hasil alam yang melimpah 56 / 100 56. Salah satu landasan hukum Bhinneka Tungggal Ika, adalah batang tubuuh UUD 1945, yaitu? A. Pasal 1 ayat 1 B. Pasal 272 C. Pasal 303 D. Pasal 313 E. Pasal 2 ayat 1 57 / 100 57. Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki seorang kepala daerah yang disebut? A. Camat B. Gubernur C. Bupati D. Walikota E. Kepala Wilayah 58 / 100 58. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh? A. Perorangan B. Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilu C. DPR D. MPR E. Dewan Pertimbangan Presiden 59 / 100 59. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. ketentuan yang mengatur tentang kedudukan presiden tersebut termaktub pada undang- undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal? A. Pasal 2 ayat 1 B. Pasal 2 ayat 2 C. Pasal 3 D. Pasal 1 E. Pasal 3 Ayat 1 60 / 100 60. Untuk menjaga paham konstitusionalisme maka dibentuklah suatu lembaga yang diberikan tugas untuk menjaga undang-undang dasar yaitu? A. DPR B. MPR C. Komisi Yudisial D. Mahkamah Agung E. Mahkamah Konstitusi 61 / 100 61. Empat pilar kebangsaan Indonesia merupakan dasar kekuatan bangsa Indonesia yang dipercaya akan membawa bangsa Indonesia pada kepada era kejayaan. Empat Pilar kebangsaan tersebut meliputi hal-hal dibawah ini, kecuali? A. NKRI B. Proklamasi Kemerdekaan C. Undang-Undang Dasar 1945 D. Pancasila E. Bhineka Tunggal Ika 62 / 100 62. Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk sebab dianugerahi banyak suku, agama, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda. Kemajemukan di Indonesia nampak di masing-masing daerah dengan kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kondisi ini sering kali memicu terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilatarbelakangi oleh keberagaman budaya serta adat istiadat. Apabila hal ini kita lihat dari segi kemanusiaan yang terkandung dalam nilai Pancasila, permasalahan yang didasarkan pada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban seperti penjelasan di atas menunjukkan lemahnya? A. Keadilan yang diciptakan oleh pemerintah B. Sisi religiusitas bangsa Indonesia C. Sikap kerukunan antarbangsa Indonesia D. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia E. Kesejahteraan masyarakat Indonesia. 63 / 100 63. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dalam perisai Burung Garuda disimbolkan dengan? A. Rantai B. Pohon Beringin C. Kepala Banteng D. Padi dan Kapas E. Bintang 64 / 100 64. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut, kecuali? A. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia, yang dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran B. Mewujudkan cita‐cita penguasa agar mampu mempertahankan kekuasaannya C. Mewujudkan cita‐cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis mauupun tidak tertulis D. Mengandung Norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain‐lain peenyelenggara negara memegang tegguh cita‐cita moral rakyat yang luhur E. Sebagai bintang penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia 65 / 100 65. Judicial review terhadap UU no 7 tahun 2017 ditujukan kepada? A. DPR RI dan Presiden B. Mahkamah Agung C. Mahkamah Konstitusi D. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi E. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi 66 / 100 66. Berapa jumlah Tim pemeriksa daerah di setiap Provinsi yang dibentuk oleh DKPP ? A. 3 (Tiga) Orang B. 4 (Empat) Orang C. 5 (Lima) Orang D. 3 (Tiga) Orang dari tokoh masyarakat, 2 orang dari ex officio dari Bawaslu dan KPU Provinsi, dan 1 orang dari DKPP E. 2 (dua) orang dari tokoh masyarakat, 2 orang dari ex officio dari Bawaslu dan KPU Provinsi 67 / 100 67. Dalam hal Bawaslu membentuk Peraturan Bawaslu, Bawaslu wajib A. Berkonsultasi dengan KPU dan DPR B. Berkonsultasi dengan KPU, DKPP, DPR, dan Pemerintah dalam rapat konsultasi bersama C. Berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat yang mana rekomendasinya bersifat mengikat D. Berkonsultasi dengan DPR melalui rapat dengar pendapat E. Jawaban A dan D benar 68 / 100 68. UU No. 7 tahun 2017 terdiri dari, yang benar diantaranya adalah: A. Terdiri dari 575 Pasal’ B. Teridir dari 5 buku C. Terdiri dari 4 buku D. Tiga (3)lampiran E. Halaman penjelasan atas Undang-undang 69 / 100 69. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk A. Memperkuat sistem politik yang partisipatif B. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas C. Menjamin hak konstitusional warga Negara dalam penyelenggaraan Pemilu D. Memberikan kepastian hukum dalam sengketa pengaturan Pemilu E. Mewujudkan Pemilu yang artikulatif dan dedikatif 70 / 100 70. Tugas Sentra Gakkumdu antara lain, kecuali: A. Menindaklanjuti temuan dan laporan tentang tindak pidana pemilu dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota B. Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu C. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan terhadap tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan sengketa proses pemilu D. Penanganan tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu dilasanakan berdasarkan asas meliputi: keadilan, kepastian, kemanfaatan, persamaan dimuka hukum, praduga tidak bersalah, dan legalitas E. Penanganan tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu dilaksanakan berdasarkan prinsip meliputi: kebenaran, cepat, sederhana, biaya murah, dan tidak memihak. 71 / 100 71. Gakkumdu adalah akronim dari A. Penegakan Hukum Pemilu Terpadu B. Penegakan Hukum Pidana Pemilu C. Sentra Penegakan Hukum Pidana Pemilu Terpadu D. Penegakan Hukum Terpadu E. Sentra Penegakan Hukum Terpadu 72 / 100 72. Masa tenang adalah waktu yang dilarang untuk melakukan semua aktifitas penyelenggaraan pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta ataupun penyelenggara pemilu A. 3 Hari sebelum masa tenang B. 1 hari sebelum masa tenang C. 1 hari sebelum hari pemungutan suara D. 2 hari sebelum hari pemungutan suara E. 3 hari sebelum hari pemungutan suara 73 / 100 73. Masa tenang pemilu adalah : A. Minggu tenang yang dilarang untuk melakukan aktifitas kampanye selama 7 hari sebelum hari pemungutan suara B. Masa tenang adalah waktu untuk melakukan penertiban atribut kampanye, yaitu 3 hari sebelum masa tenang C. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas kampanye Pemilu D. Masa tenang adalah masa untuk melakukan jajak pendapat dan survey dan tidak boleh melakukan aktifitas kampanye rapat umum E. Masa tenang adalah waktu yang dilarang untuk melakukan semua aktifitas penyelenggaraan pemilu, baik yang dilakukan oleh peserta ataupun penyelenggara pemilu 74 / 100 74. Pernyataan yang salah tentang kampanye di bawah ini adalah : A. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu B. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab C. Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD D. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye E. Pelaksana kampanye bisa mengikutsertakan masyarakat umum dan semua umur 75 / 100 75. Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS paling banyak A. 1 (Satu) surat suara pengganti B. 1 (Satu) surat suara pemilu ulang C. 2 (dua) surat suara pengganti D. 2 (dua) surat suara pengganti selama surat suara cadangan mencukupi E. 2 (dua) surat suara pengganti selama surat suara mencukupi 76 / 100 76. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: A. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS bersangkutan B. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan C. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan D. Penduduk yang telah memiliki hak pilih E. Semua jawaban benar 77 / 100 77. Apa singkatan KPPS? A. Kelompok Panitia Pemungutan Suara B. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara C. Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara E. Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara 78 / 100 78. KPU Kabupaten/kota wajib menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS kepada peserta pemilu paling lama: A. 3 Hari setelah rekapitulasi di Kabupaten / Kota B. 5 Hari setelah rekapitulasi di Kabupaten / Kota C. 6 Hari setelah rekapitulasi di Kabupaten / Kota D. 7 Hari setelah rekapitulasi di Kabupaten / Kota E. 9 hari setelah rekapitulasi di Kabupaten / Kota 79 / 100 79. KPU menjalankan tugasnya secara: A. Berkelanjutan B. Terus menerus C. Berkesinambungan D. Berkepastian E. Terencana 80 / 100 80. Apa definisi penyelenggara Pemilu menurut UU no. 7 tahun 2017? Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas A. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. B. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu secara Luber dan Jurdil yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsinya secara terpisah dan berbeda dalam Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. C. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu secara Luber dan Jurdil yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Partai Politik sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat D. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.Semua Benar E. Semua Benar 81 / 100 81. Yang tidak termasuk dalam definisi Pemilu adalah: A. Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden B. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat] C. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah D. Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah E. Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota 82 / 100 82. UU No. 7 tahun 2017 sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak, adalah merupakan penggabungan dan penyederhanaan dari: A. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 C. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 D. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. 83 / 100 83. Kapan dan siapa yang menetapkan UUD 1945? A. Pada tanggal 16 Agustus 1945, oleh BPUPKI B. Pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh BPUPKI C. Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh BPUPKI D. Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh PPKI E. Pada tanggal 19 Agustus 1945, oleh PPKI 84 / 100 84. Apa kepanjangan dari BPUPKI? A. Badan Perencanaan Untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbii Chosakai) B. Badan Persiapan Untuk Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbii Chosakai) C. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbii Chosakai) D. Badan Penyelenggara Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbii Chosakai) E. Badan Penyelesaian Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Idonesia (Dokuritsu Junbii Chosakai) 85 / 100 85. Amandemen UUD 1945 yang keempat ditetapkan dan disahkan dalam sidang umum MPR, pada: A. 10 Agustus 2001 B. 10 September 2001 C. 10 Agustus 2002 D. 18 Agustus 2002 E. 19 Oktober 2002 86 / 100 86. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar, hal apa yang tidak boleh dilakukan perubahan? A. Dasar Negara dan sistem kenegaraan B. Sistem kenegaraan C. Sisitem negara dan pemerintah D. Bentuk negara kesatuan republik indonesia E. Semua benar 87 / 100 87. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (PERPPU), seperti : A. PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota B. PERPPU No. 4 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota C. PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota D. PERPPU No. 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota E. PERPPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 88 / 100 88. Berdasarkan UUD 1945, proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) adalah sebagai berikut, kecuali: A. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. B. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. C. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. D. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. E. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut tidak sah menjadi undang-undang. 89 / 100 89. Bagaimana teks UUD 1945 pasal 18 ayat (4)? A. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang B. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. C. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. D. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat E. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 90 / 100 90. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan adalah: A. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Ketua DPR secara bersama-sama B. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Ketua DPR dan Ketua MPR secara bersama-sama C. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, secara bersama-sama D. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamaan E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) secara bersama-sama 91 / 100 91. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam UUD 1945 pasal: A. Pasal 24 Ayat 1 B. Pasal 24A Ayat 1 C. Pasal 24B Ayat 1 D. Pasal 24C Ayat 1 E. Pasal 25 Ayat 1 92 / 100 92. Landasan hukum UU No. 7 tahun 2017 adalah: A. Pasal 1 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), pasal 21, pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 B. Pasal 1 ayat (2), pasal 5 ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 C. Pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (2), pasal 6, pasal 6A, pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), pasal 20, pasal 22C ayat (2), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 D. Pasal 1 ayat (3), pasal 3 ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), pasal 20, pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 E. Pasal 1 ayat (2), pasal 5 ayat (1), pasal 6, pasal 6A, pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), pasal 23, pasal 23C ayat (1), dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 93 / 100 93. Berapa jumlah seluruh anggota DPD berdasarkan UUD 1945? A. 4 (empat) orang setiap provinsi B. Tidak melebihi 50% jumlah anggota DPR RI C. Tidak melebihi 30% jumlah anggota DPR RI D. Tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah anggota DPR RI E. Tidak lebih dari ¼ (seperempat) jumlah anggota DPR RI 94 / 100 94. Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politi Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik sebagai calon presiden dan wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali: A. Presiden dan Wakil Presiden B. Pimpinan dan Anggota MPR C. Pimpinan dan Anggota DPR D. Pimpinan dan Anggota DPD E. Semua Jawaban Benar 95 / 100 95. Batasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak dua kali masa jabatan, diatur dalam UUD 1945 pada amandemen yang keberapa? A. Amandemen Keempat B. Amandemen Ketiga C. Amandemen Kedua D. Amandemen Pertama E. Amandemen ketiga pasal 7A 96 / 100 96. Menurut konstitusi, siapa yang punya kewenangan melantik dan dapat memberhentikan presiden dan/ wakil presiden ? A. Hak angket dan interpelasi DPR RI B. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi C. Pemilu secara langsung yang dilaksanakan setiap 5 (Lima) tahun sekali D. Pemilu secara langsung yang dilaksanakan setiap 5 (Lima) tahun sekali E. Majelis Permusyawaratan Rakyat 97 / 100 97. Pancasila sebagai dasar negara tertuang secara tegas di dalam UUD 1945, yaitu pada: A. Pembukaan UUD 1945 Aline Kedua B. Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga C. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat D. UUD 1945 Pasal 1 E. UUD 1945 Pasal 1 98 / 100 98. Dalam pembukaan (preambule) UUD 1945, pernyataan “negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” terdapat pada alinea keberapa? A. Alinea Pertama B. Alinea Kedua C. Alinea Ketiga D. Alinea Keempat E. Alinea Kelima 99 / 100 99. Anggota KPU Provinsi dilantik oleh? A. Presiden B. Gubernur C. KPU D. Ketua Pengadilan Tinggi 100 / 100 100. Institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah? A. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN B. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS C. KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPS, PPS, KPPS D. Pantia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN Your score is Facebook Twitter Pos.NameScore 1azis90 %2Baiman Fadhli87 %3Agus87 %4Rohmatush86 %5noormini82 %6Catur81 %7Fadhlil80 %8agusr75 %9Abi Fatih72 %10suryadi hidayat72 %11Arie70 %12Salman69 %13wahyono68 %