Latihan Soal 12

oleh
96

Latihan Soal 12

Latihan soal 12, khusus Anggota Forum Demokrasi Berkemajuan Jawa Tengah dibuat oleh Fordem.id

1 / 100

1. Secara kelembagaan Pengawas Kecamatan bersifat ….

2 / 100

2. Panwascam dalam pengambilan keputusan kelembagaan bersifat …. (kompetensi pengawas)

3 / 100

3. Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal ….

4 / 100

4. Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum adalah ….

5 / 100

5. Dibawah ini yang merupakan fungsi dari Partai Politik adalah ….

6 / 100

6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi tersebut merupakan ketentuan dalam UU Partai Politik Nomor ….

7 / 100

7. Partai Politik harus didaftarkan ke Instansi atau Kementerian untuk menjadi badan hukum yang SAH, untuk mendaftarkan Partai Politik tersebut harus melalui Instansi/Kementerian ….

8 / 100

8. Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah pengertian dari ….

9 / 100

9. Lembaga yang dibentuk Presiden usai mendapatkan persetujuan DPR yang memiliki wewenang memberikan usulan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kehormatan serta keluhuran bermartabat maupun perilaku hakim adalah :

10 / 100

10. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRi 1945 adalah

11 / 100

11. Lembaga negara yang bertugas mengubah serta menetapkan UUD NKRI 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden ialah :

12 / 100

12. Civilizated Organization atau institusi yang dibangun berdasarkan UUD NRI 1945 serta Undang-Undang dengan sistem khusus yang bertujuan untuk pembangunan negara, merupakan pengertian dari :

13 / 100

13. Dikepalai oleh seorang perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja, ini merupakan ciri dari sistem :

14 / 100

14. Berikut beberapa pembagian sistem pemerintahan, kecuali :

15 / 100

15. Penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif adalah salah satu  makna dari :

16 / 100

16. Kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan pemerintah pusat dan diselenggarakan dengan pemberian otonomi daerah, merupakan makna dari asas :

17 / 100

17. Pemerintahan dengan kekuasaan berada di tangan rakyat dan setiap warga negara memiliki hak mengemukakan pendapat merupakan bentuk Pemerintahan :

18 / 100

18. Berikut yang merupakan sumber hukum formil, kecuali :

19 / 100

19. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang dijadikan falsafah hidup dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Ini merupakan sumber hukum tata negara dari aspek :

20 / 100

20. Dalam menerima Laporan Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh

21 / 100

21. Salah satu yang termasuk kategori pelanggaran Pemilihan adalah

22 / 100

22. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan kepada

23 / 100

23. Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan paling lama

24 / 100

24. Penemuan dugaan pelanggaran pada  tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan berupa pemberian uang atau materi lainnya dituangkan dalam

25 / 100

25. Penanganan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berasal dari

26 / 100

26. Penanganan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri diatur dalam

27 / 100

27. Dalam melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, Pengawas Pemilu melakukan hal-hal berikut, kecuali

28 / 100

28. Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antar Peserta  Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota, tercantum dalam

29 / 100

29. Pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu kepada

30 / 100

30. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilakukan oleh

31 / 100

31. Terhadap temuan dan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan berkewajiban menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada

32 / 100

32. Pemungutan suara di TPS juga mungkin terjadi, namun pelaksanaannya tidak bersifat wajib, melainkan lebih bersifat opsional, yaitu karena alasan ….

33 / 100

33. Pemungutan suara ulang di TPS sangat mungkin terjadi. Berikut ini merupakan alasan yang menyebabkan pemungutan suara ulang wajib dilakukan menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu ….

34 / 100

34. Apabila terjadi kondisi di mana KPPS melakukan penyimpangan terhadap pelaksanaan pemungutan suara, maka Panwaslu Kelurahan atau Pengawas TPS berwenang untuk ….

35 / 100

35. Berikut ini yang merupakan pihak yang dilarang untuk berada di dalam TPS adalah ….

36 / 100

36. Apabila terjadi kondisi di mana seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih tambahan di suatu TPS telah memberikan suara, namun waktu pemberian suara yang ditentukan masih tersedia, maka ….

37 / 100

37. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS.  Berikut ini yang bukan merupakan tindakan-tindakan yang mesti dilakukan KPPS sebelum melaksanakan pemungutan suara adalah ….

38 / 100

38. Pemberian suara untuk Pemilu oleh pemilih dilakukan dengan cara tertentu. Berikut ini merupakan cara pemberian suara yang benar berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, kecuali ….

39 / 100

39. Pemilih yang dibatasi hanya dapat memilih di TPS yang ada di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai alamat yang tertera di KTP elektronik adalah ….

40 / 100

40. Pemilih yang dibatasi haknya dalam memberikan suara dengan hanya dapat memberikan suara dalam waktu 1 jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat selesai adalah ….

41 / 100

41. Untuk mempersiapkan kemungkinan terjadinya pemungutan suara ulang, maka untuk setiap daerah pemilihan dimungkinkan  dilakukan penambahan pencetakan surat suara dengan tanda khusus. Jumlah surat suara bertanda khusus yang boleh dicetak untuk satu daerah pemilihan adalah sebanyak ….

42 / 100

42. Untuk menghindari penyalahgunaan, pencetakan surat suara dibatasi jumlahnya. Jumlah surat suara yang diperbolehkan untuk dicetak adalah sebanyak ….

43 / 100

43. Surat suara untuk pemilu anggota DPR dan DPRD memuat identitas partai politik peserta pemilu. Berikut merupakan hal-hal yang mesti dimuat dalam surat suara pemilu anggota DPR dan DPRD, kecuali ….

44 / 100

44. Seluruh perlengkapan pemungutan suara sudah harus diterima oleh KPPS selambat-lambatnya ….

45 / 100

45. Berikut ini merupakan perlengkapan pemungutan suara yang bersifat pokok mesti dipenuhi untuk terlaksananya tahapan pemungutan suara dengan baik, kecuali ….

 

46 / 100

46. Dalam melaksanakan kampanye, pejabat negara dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara tersebut adalah sebagai berikut, kecuali ….

47 / 100

47. Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan selama masa kampanye. Alat peraga kampanye seluruh peserta pemilu sudah harus dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat ….

48 / 100

48. Berikut ini, yang termasuk metode kampanye yang hanya boleh dilakukan selama 21 hari menjelang dimulainya tahapan Masa Tenang adalah ….

49 / 100

49. Pelaksanaan kampanye dengan sejumlah metode dapat didanai dari APBN. Berikut ini, metode kampanye yang pelaksanaan kampanye yang dapat didanai dari APBN adalah ….

50 / 100

50. Kampanye Pemilu dapat dilaksanakan dengan menggunakan sejumlah metode kampanye. Berikut ini, yang merupakan metode kampanye yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh KPU adalah ….

51 / 100

51. Sesuai Pasal 219 UU Nomor 7 Tahun 2017, pengawasan terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih dilakukan terhadap semua tahapan berikut ini, kecuali ….

52 / 100

52. Berikut ini merupakan syarat bagi seorang pemilih untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan, kecuali ….

53 / 100

53. Dalam rangka memenuhi hak pilih warga negara, Daftar Pemilih Tetap (DPT) juga dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan dimaksud mesti telah ditetapkan paling lambat dalam waktu ….

54 / 100

54. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan penyelenggara pemilu wajib diberikan kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan paling lambat dalam jangka waktu ….

55 / 100

55. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh ….

56 / 100

56. Daftar pemilih sementara (DPS) yang telah disusun mesti diumumkan dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan dan mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Jangka waktu pengumuman untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat adalah selama ….

57 / 100

57. Daftar pemilih disusun dengan basis wilayah tertentu. Adapun basis penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS adalah berbasis domisili di wilayah ….

 

58 / 100

58. Daftar Pemilih yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemilu paling sedikit memuat data pemilih sebagai berikut, yaitu ….

59 / 100

59. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini, kecuali

60 / 100

60. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dalam jalannya tahapan Pemilu yang terdapat dalam Pasal 101 huruf a dan c angka 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah

61 / 100

61. Pengaturan keterwakilan perempuan dalam Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) diatur dalam

62 / 100

62. Komposisi kepesertaan perempuan dalam  Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam)

63 / 100

63. Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS wajib diawasi oleh Pengawas TPS, beserta Panwaslu Kelurahan/Desa dan wajib dilaporkan kepada

64 / 100

64. Jumlah Panwaslu Kecamatan di setiap Kecamatan sebanyak

65 / 100

65. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilakukan oleh

66 / 100

66. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh

67 / 100

67. Salah satu kewajiban dari pengawas Kelurahan/Desa adalah

68 / 100

68. Salah satu kewenangan dari pengawas Kelurahan/Desa adalah

69 / 100

69. Jumlah Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap Kelurahan/Desa sebanyak

70 / 100

70. Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa diseleksi dan ditetapkan berdasarkan keputusan

71 / 100

71. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dibawah ini, kecuali

72 / 100

72. Pengaturan Penyelenggara Pemilu bertujuan untuk

73 / 100

73. Dibawah ini asas-asas penyelenggara Pemilu, kecuali

74 / 100

74. Perhatikan pernyataan berikut ini:

  1. Pemilu sebagai arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal warganegara yang memenuhi syarat.
  2. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang tidak sama dan bebas dari kecurangan.
  3. Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi- perwakilan agar rakyat dapat menentukan wakil-wakil mereka dalam lembaga perwakilan.
  4. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  5. Setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan mempunyai nilai yang berbeda.

Dari pernyataan diatas, yang merupakan makna Pemilu dalam negara demokrasi adalah

75 / 100

75. Di negara Demokrasi, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai sarana _______

76 / 100

76. Integritas nasional pada hakikatnya adalah sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan hal tersebut integritas nasional mengandung makna ….

77 / 100

77. Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang resmi dengan berdaulat adalah ….

78 / 100

78. Persatuan dan kesatuan dikembangkan atas dasar ….

79 / 100

79. Keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peristiwa ….

80 / 100

80. Konsep wawasan nusantara sangat penting untuk ….

81 / 100

81. Cita-cita atau tujuan Negara Indonesia terdapat dalam ….

82 / 100

82. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan …. termaktub dalam pasal.

83 / 100

83. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Terdapat dalam pasal ….

84 / 100

84. Pemilihan umum untuk memiliki anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden, wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah termaktup dalam pasal ….

85 / 100

85. Menghormati agama orang lain yang berbeda agama adalah contoh pengamalan sila ke ….

86 / 100

86. Tiga fungsi pokok pancasila antara lain ….

87 / 100

87. Bangsa Indonesia mempunyai pancasila sebagai pandangan hidupnya. Artinya bangsa Indonesia ….

88 / 100

88. Pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu, perilaku pemilih atau hal lain terkait pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu disebut

89 / 100

89. Yang dimaksud dengan mobilisasi sosial adalah

90 / 100

90. Pendidikan pemilih adalah

91 / 100

91. Yang dimaksud dengan sosialisasi pemilu adalah

92 / 100

92. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu merupakan salah satu………sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat

93 / 100

93. Kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu disebut

94 / 100

94. DKPP menetapkan jadwal sidang paling lama

95 / 100

95. Setelah pengaduan atau laporan telah memenuhi verifikasi administarif maka selanjutnya DKPP akan melakukan

96 / 100

96. Pengadu atau terlapor wajib memperbaiki pengaduan dalam waktu

97 / 100

97. Dalam hal pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan DKPP wajib memberitahukan kepada pengadu paling lama

98 / 100

98. Untuk memastikan kelengkapan administratif, DKPP melakukan

99 / 100

99. Dalam peraturan DKPP No 3 Tahun 2017 pasal 8 dijelaskan bahwa pengaduan dapat disampaikan secara

100 / 100

100. Alat bukti berupa

Pos.NameScore
1noormini98 %
2suryadi hidayat96 %
3Dodi Martin93 %
4Dimas88 %
5Salman87 %
6Yon86 %
7Dahrizal85 %
8firdan85 %
9Abi fatih85 %
10Adi84 %
11Zefri84 %
12Jaya82 %
13Dahrizal80 %